Baru 40 Persen Bidan Indonesia yang Bisa Pasang Kontrasepsi Implant
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengusulkan agar pemerintah melengkapi sarana dan prasana kesehatan di daerah.
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Anita K Wardhani
TRIBUNNWES.COM, JAKARTA - Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengusulkan agar pemerintah melengkapi sarana dan prasana kesehatan di daerah termasuk jumlah alat-alat kontrasepsi jangka panjang.
"Banyak daerah yang tidak ada klinik kesehatan, tenaga kesehatan seperti bidan dan alat-alat penunjang," ujar Emmy Nurjasmi, Plt Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Emmy menyarankan setiap klinik dilengkapi dengan bidan koordinator (bikor) yang bertugas melakukan kegiatan supervisi dan penampingan kepada bidan praktek. Tujuannya, agar para bidan yang praktek bisa optimal.
"Tidak semua klinik terdapat bikor. Sekalipun ada, namun prakteknya, bikor hanya menjalankan kegiatan pencatatan yang bersifat administratif tanpa pengawasan dan pendampingan," katanya.
Langkah ini dimaksudkan agar Metode Kontrasepsi Jarak Panjang (MKJP) bisa berhasil. Dengan peningkatan fasilitas dan keterampilan bidan, penggunaan alat Implant dan IUD ini bisa naik. Apalagi, dari 200.000 total bidan nasional, hanya 40% yang tersertifikasi dapat memasang kedua alat ini.
Peningkatan fasilitas, banyaknya kegiatan pelatihan, semua bidan bisa punya lisensi.
Emmy berharap, tidak ada lagi wanita yang enggan memasang alat kontrasepsi dengan alasan malu. Karena ada implant yang hanya dipasang dilapisan kulit lengan tangan tanpa menyentuh rahim," katanya. (Eko Sutriyanto)