TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomentar terkait naiknya besaran premi BPJS pada awal 2020 mendatang.

Dilansir Kompas.com, ia meminta dengan kenaikan premi, BPJS Kesehatan dapat memperbaiki manajemen dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kenaikan premi BPJS harus diikuti oleh perbaikan manajemen dan pelayanan, serta mendorong pelayanan kesehatan di masyarakat menjadi jauh lebih baik karena itu yang diharapkan masyarakat," kata Ganjar di sela acara Pandatara 2019 SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jumat.

Berdasarkan data Pemprov Jateng per 30 Oktober 2019, tagihan BPJS Kesehatan yang belum dibayar senilai Rp 249 miliar yang terdiri dari tagihan di enam rumah sakit umum daerah dengan termin yang bervariasi.

Di mana RSUD Moewardi memiliki tagihan tertinggi yang belum dibayar oleh BPJS, totalnya mencapai Rp 128 miliar.

Lima rumah sakit lainnya yang masih memiliki tagihan kepada BPJS Kesehatan adalah RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Lelet, RSUD Surakarta dan RSUD Soejarwadi.

"Rumah sakit saya (Pemprov Jawa Tengah) saja belum dibayar, totalnya banyak, hampir sekitar Rp 200an miliar. Solusinya adalah ditagih karena yang bayar sana (BPJS) yang utang sana, makanya manajemen BPJS harus diperbaiki secara total," ujarnya.

Kendati ada tagihan yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan, Ganjar menjamin tidak akan ada penurunan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berbagai solusi juga sudah dilakukan Pemprov Jateng agar pelayanan kesehatan tetap bertahan dan lebih baik.

"Kami tidak bisa menyalahkan saja, inovasinya di daerah, ayo, temui distributor obat agar mereka bisa membuat satu terobosan kepada kita. Kita mencoba survive, kita punya kewajiban melayani," katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan kasus yang terjadi di RSUD Moewardi.

Jika tagihan BPJS Kesehatan belum dibayar maka akan ada kesulitan terkait stok obat.

Untuk itu inovasi dan kreasi harus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.

"Kalau belum terbayar, kesulitannya nanti soal stok obat, maka kreasinya kita harus bicara dengan distributor obat agar kita bisa mendapatkan kemudahan karena kesulitan ini bukan dari kami, tapi karena tagihan BPJS Kesehatan yang belum dibayar," ujarnya.