TRIBUNNEWS.COM - Sudah setahun lebih negara-negara di dunia berjibaku dengan penanganan pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi tersebut, di antaranya dengan menerbitkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang tentu saja membutuhkan dukungan dan kebersamaan dari seluruh pihak. Dalam pernyataannya, Bapak Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi ini sangatlah jelas, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Sejak awal pandemi hingga awal Juli ini, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 183 juta orang dan merenggut nyawa 3,99 juta orang di dunia (WHO, 2021). Tren kasus positif terus meningkat di hampir semua negara termasuk Indonesia.

Bahkan, beberapa negara harus bertarung menghadapi gelombang kedua COVID-19 akibat kasus infeksi kembali naik yang menyebabkan pembatasan wilayah dan sosial terpaksa diberlakukan lagi. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat hingga mencapai 2,3 juta kasus, dan baru-baru ini, persentase angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga mengalami peningkatan, dengan tingkat kematian 3 persen.

Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan, akan tetapi juga memengaruhi masyarakat dan perekonomian. Dampak ini bervariasi pada setiap negara. Secara langsung ataupun tidak langsung, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak juga terhadap berlangsungnya program yang menjadi mandat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Program Bangga Kencana) antara lain:

- Menurunnya pelayanan KB pada fasilitas kesehatan, mengingat dari sisi supply pelayanan, fokus tenaga kesehatan pada penanganan COVID-19, sedangkan dari sisi demand atau permintaan dari masyarakat adalah perhitungan urgensi untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB menurun.

- Menurunnya kesertaan ber-KB pada masyarakat, terutama pada kelompok rentan (daerah kumuh, wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan [galcitas], masyarakat pra-sejahtera) yang menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan yang diselenggarakan oleh BKKBN bersama dengan Kementerian Kesehatan.

- Terganggunya rantai pasok alat dan obat kontrasepsi akibat terganggunya mobilitas petugas di lini lapangan.

- Penurunan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (balita dan anak, remaja, serta lanjut usia) serta kegiatan lain yang berbasis kelompok kegiatan di masyarakat akibat keterbatasan mobilitas masyarakat dan penerapan physical dan social distancing.

Satu tahun pandemi merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk kembali mengevaluasi berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan. Agar lebih efektif, kebijakan yang diambil haruslah berbasis bukti. Utamanya pada kebijakan terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi, di antaranya akses layanan kesehatan bagi ibu hamil.

Jika hak tersebut tidak dipenuhi maka akan dapat berdampak pada kehamilannya, dan kemudian dapat menyebabkan anak yang dilahirkannya kelak mengalami stunting. Tentu saja hal ini harus diantisipasi sedini mungkin.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo sebelumnya pernah menyampaikan bahwa untuk mencegah stunting harus dimulai dari hulu dengan memberi konseling pra nikah, mencegah terjadinya stunting, dan memberi pemahaman tentang kesehatan reproduksi.

Selain itu, perlu ada pula Program perencanaan kehamilan untuk menjaga jarak kehamilan yang juga menentukan kualitas anak, dan perencanaan pra nikah. Perencanaan pra nikah memerlukan adanya edukasi tentang kesehatan reproduksi yang baik dan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Pendekatan tersebut perlu dilakukan sejak dini, termasuk persiapan psikologi dan ekonomi.

Selain itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pidatonya pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-28 tanggal 29 Juni yang lalu berharap pelayanan gizi dan kesehatan, terutama untuk anak dan ibu hamil tidak terhenti selama pandemi COVID-19 ini, sehingga program percepatan penurunan prevalensi stunting dapat dicapai.

Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini telah menyingkap kelemahan dalam sistem perawatan kesehatan secara global dan telah menyebabkan kesenjangan dan tantangan serius dalam penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan dan anak perempuan.

Oleh karena itu, pada Hari Kependudukan Dunia Tahun 2021 (World Population Day 2021), kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan dan kerentanan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan anak perempuan.

Tujuannya tak lain untuk menyoroti bagaimana melindungi hak dan pilihan merupakan solusi terbaik atas perubahan demografi, dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan seksual, kesehatan reproduksi dan otonomi tubuh tetap menjadi agenda lokal saat kita melihat ke arah 2030.

Untuk itu, UNFPA Indonesia dan BKKBN akan menyelenggarakan kampanye dan acara secara daring untuk memperingati Hari Kependudukan Dunia Tahun 2021 (World Population Day 2021) dengan tema “Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi untuk Percepatan Penurunan Stunting”

Dengan adanya momentum ini, diharapkan dapat menjadi cara terbaik untuk mensosialisasikan kebijakan Pemerintah dalam penyediaan akses kesehatan reproduksi bagi ibu di masa pandemi COVID-19. Tentu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kehamilan dan stunting.