Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa tahun terakhir cakupan pelayanan KB di rumah sakit cenderung mengalami penurunan.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memaparkan, terutama sejak dimulainya pelaksanaan JKN tahun 2014, dimana terdapat beberapa kendala, seperti adanya rujukan pelayanan secara berjenjang dan rujukan yang dilakukan harus berdasarkan indikasi medis serta adanya masalah pembiayaan pelayanan KB terutama pada KB pasca persalinan.

"Ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini, RS fokus untuk melakukan penanganan Covid-19, disamping masyarakat yang ke rumah sakit juga menurun," terang Hasto saat membuka kegiatan Pertemuan Advokasi Revitalisasi Pelayanan KB Rumah Sakit yang diselenggarakan tanggal 1-8 September 2021 secara virtual pada Rabu (1/9/2021).

Dari data BKKBN, pelayanan KB di rumah sakit tahun 2020 berjumlah 1.039.327 dari total jumlah pelayanan KB sejumlah 38.406.660, atau hanya sekitar 2,7%.

Baca juga: Ingin Cegah Kehamilan Tak Direncanakan? Gunakan 3 Alat Kontrasepsi Darurat Ini

Oleh karena itu, sangat diperlukan kerja sama dan dukungan mitra kerja, seperti organisasi profesi, perhimpunan dan asosiasi rumah sakit.

Hal ini sangat penting untuk keberhasilan revitalisasi pelayanan KB di rumah sakit.

Menanggapi hal tersebut, United Nation Population Fund (UNFPA) Representative in Indonesia Anjali Sen mengatakan, ketersediaan dan aksesibilitas kontrasepsi di RS merupakan hal yang esensial, terutama untuk perempuan yang mengalami komplikasi dan membutuhkan untuk menunda kehamilan selanjutnya.

"Untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas, perlu memperhatikan berbagai aspek termasuk ketersediaan sumberdaya manusia, kesehatan, struktur organisasi, menawarkan berbagai metode kontrasepsi modern, peralatan medis, serta aspek finansial, semua komponen ini perlu dipersiapkan”, kata Anjali.

Pada masa pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi saat ini, RS dan fasilitas kesehatan melaporkan kelebihan kapasitas.

"Namun kita tidak boleh gagal dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi”, imbuh Anjali.

Atur Jarak Kehamilan Cegah Stunting dan Autism pada Anak

Pihaknya mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan keluarga yang berkualitas serta terciptanya generasi-generasi yang unggul, generasi yang bebas dari stunting, generasi yang bebas dari penyakit, dan juga generasi yang bebas dari kebodohan.

“Sebetulnya kalau kita menyadari semua ibu-ibu yang melahirkan apabila ditanya apakah akan melahirkan lagi atau hamil lagi dalam tahun pertama atau bahkan tahun ke 2 saya yakin jawabannya belum atau tidak. Tetapi, mereka yang melakukan kontrasepsi pasca persalinan masih sangat sedikit. Banyak diantara mereka yang kemudian terlena dan kemudian akhirnya hamil lagi diluar yang direncanakan dan kemudian bayi mereka pun punya jarak atau bird to bird pragnancy yang terlalu dekat”, tambahnya.

Tidak mengatur dengan baik jarak kelahiran juga menyebakan terjadinya stunting, karena stunting juga berkorelasi dengan jarak kehamilan maupun jarak melahirkan.

Bahkan autism juga sangat berkorelasi dengan spacing jarak kehamilan dan jarak kelahiran.

"Bukan suatu yang berlebihan seandainya kita ingin menawarkan, mengajak, memberikan konsultasi kepada ibu-ibu yang baru saja melahirkan di fasilitas-fasilitas kesehatan termasuk di RS," kata dia.

BKKBN telah memberikan sarana dalam bentuk sarana alat kontrasepsi yang diberikan secara gratis kepada mereka yang membutuhkan.

BKKBN membuat program-program baksos untuk masyarakat kurang mampu dan memberikan layanan kontrasepsi secara gratis.