Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di agenda Health Working Group Meeting (HWG) I G20 yang dimulai sejak Senin (28/3/2022) lalu di Yogyakarta, Indonesia secara khusus membawa isu Tuberkulosis (TB) pada side event yang berlangsung dari 29-30 Maret 2022.

Harapannya, dengan mengusung isu TB di pertemuan tingkat tinggi internasional, Indonesia bisa mendorong kembali komitmen negara-negara lain untuk kembali ke jalur yang tepat dalam upaya mengeliminasi TB di 2030.

Baca juga: Merasakan Gejala-Gejala Ini? Bisa Jadi Itu Tanda TBC, Segera Periksakan ke Laboratorium

Hingga saat tuberkulosis masih menjadi pandemi di dunia dan menginfeksi 10 juta penduduk dunia setiap tahunnya. Dua pertiga dari jumlah tersebut disumbangkan oleh negara-negara anggota forum G20.

Kematian akibat TB di negara-negara anggota G20 pun mencapai 4.100 orang per harinya. Sementara itu, investasi untuk respon penanggulangan dan penelitian TB jumlahnya 30 persen lebih sedikit dibandingkan pengidap TB yang tidak sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Hal ini harus kita ubah. Kita harus lebih fokus untuk memperhatikan pasien TB, keluarganya, dan lingkungannya. Kita harus berinvestasi lebih cerdas lagi untuk menanggulangi penyakit menular mematikan ini dan mengakhiri pandemi TB di tahun 2030,” ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI dalam keynote speech pembukaan G20 side event khusus membahas TB.

Baca juga: Mirip, Ini Beda Gejala Jika Terpapar TBC dan Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah mendeklarasikan pandemi TB di dunia pada 1993. Penanggulangan skala global telah menyelamatkan 66 juta nyawa sejak tahun 2000.

Namun pandemi Covid-19 melemahkan sistem ketahanan kesehatan hampir semua negara di dunia dan menyebabkan kematian akibat TB kembali meningkat setelah berhasil ditekan satu dekade terakhir.

“Indonesia sebagai presidensi forum G20 2022 ini mendorong agar negara-negara anggota G20 memperkuat arsitektur sistem kesehatan global. Sementara untuk mengadvokasi isu TB, ada tiga hal yang harus dilakukan,"ujar Menkes.

Pertama, meningkatkan sistem pelacakan TB. Kedua, penggunaan regimen (jenis) obat TB yang lebih sedikit dan meningkatkan upaya pencegahan TB, dan, ketiga, investasi yang memadai dan berkelanjutan pada riset dan pengembangan vaksin TB yang lebih baik.

Tuberkulosis dapat dicegah dan disembuhkan. Hanya dengan memperbaiki jaringan kolaborasi, serta kerjasama multilateral, kerja keras mengeleminasi TB bisa dilakukan.

Baca juga: Selain Obat, Nutrisi Tepat Diperlukan agar Penderita TBC Sembuh

Dengan begitu dunia kesehatan bisa mengembangkan sistem pelacakan, diagnosa, pencegahan, pengobatan, serta vaksinasi TB yang lebih baik lagi.

“Penting bagi Indonesia untuk mengusung tema TB ke dalam forum G20. Indonesia harus
menyumbangkan pemikiran dan aksi atau program nyata agar TB bisa segera tereliminasi di
2030," kata Dr. dr. Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K). M.Pd.Ked., Pengurus Harian Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Sebagai langkah kongkritnya, Indonesia harus memiliki program penanggulangan TB
dengan pelaksanaan yang lebih baik supaya angka kasus TB di Indonesia bisa jauh menurun.

Topik bahasan TB di G20 juga dinilai tepat saat ini, mengingat 50 persen kasus TB dunia teridentifikasi di negara-negara anggota G20 seperti India, China, Indonesia, Afrika Selatan, Brasil, dan Rusia. Indonesia sendiri merupakan negara ketiga dengan beban kasus TB terbanyak di dunia, setelah India dan China.

Posisi Indonesia dalam G20 khususnya di forum kesehatan dengan topik penanggulangan TB punya arti yang besar. Perlu inisiatif yang harus dilakukan dalam membahas serta menetapkan langkah-langkah penanggulangan TB secara global dan juga di Indonesia saat ini.

Sejak 2020 fokus penanggulangan TB dinilai mulai terganggu oleh fokus seluruh dunia untuk
menanggulangi pandemi COVID-19.

Momentum HWG I di G20 menjadi saat tepat untuk mengarahkan kembali fokus negara-negara di dunia ke kasus TB yang belum tuntas.

Terlebih, G20 merupakan forum ekonomi dengan anggota 19 negara dan 1 uni eropa yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar dunia saat ini.

"Kami mendukung program pemerintah dalam eleminasi TB di Indonesia. PDPI juga pro aktif memberikan masukan yang relevan dan inovatif kepada Kemenkes terkait penanggulangan TB di Indonesia. PDPI sendiri merupakan bagian dari komite ahli dalam Satgas TB Nasional, yang berperan aktif menanggulangi TB di Indonesia,” ujar dr. Fathiyah.

Terdapat lebih dari 30 cabang PDPI di Indonesia dan setiap cabang kini memiliki kelompok kerja (pokja) penanggulangan TB. Pokja ini bekerja mulai dari penemuan kasus, diagnosis kasus, mencegah pasien putus berobat, hingga mendampingi pasien sampai sembuh.

“Tantangan tersendiri dalam penanganan TB di Indonesia adalah, masyarakat masih memandang penyakit ini sebagai stigma negatif. Masih banyak masyarakat yang tidak mau memeriksakan dirinya. Bahkan walaupun ada pasien sudah terdiagnosis TB, mereka tidak mau berobat,” terang dr. Fathiyah.

Masyarakat yang memiliki gejala TB, diimbau untuk harus segera memeriksakan diri ke dokter. Kemudian apabila terdiagnosis TB harus segera berobat. Pasien TB sangat perlu dukungan orang-orang terdekat di sekitarnya untuk terus berobat dan yang paling penting tidak putus pengobatan.

Hal ini tentunya juga memerlukan pendampingan yang konsisten dari tenaga kesehatan, termasuk juga dokter.

Karena perawatan pasien TB memerlukan kesabaran yang tinggi, PDPI juga membekali dokter spesialis paru dari sisi penguatan komitmen agar bisa membantu pasien tuberkulosis supaya tidak putus berobat.

Selain itu PDPI selalu memberikan update terkini mengenai diagnosis, tatalaksana, dan pengobatan TB sebagai bagian dari penanggulangan TB.

“Dokter spesialis paru selalu melakukan tatalaksana terbaik untuk menyembuhkan pasien TB. Kedua kita terus memperbarui ilmu pengetahuan agar bisa mengobati pasien dengan benar."

"Kalau misalnya ada pengobatan yang terbaru, baik untuk kasus TB sensitif maupun TB-Resisten dokter spesialis paru harus yang menjadi pertama untuk tahu,” kata dr. Fathiyah.