TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Kesehatan akan menggerakkan kader Posyandu yang diformalkan agar layanan Posyandu bisa melayani warga hingga level desa.

"Masuk sebagai lembaga desa, sehingga bisa memberikan dana. Bisa dari APBD dan juga bisa dari dana desa. Kemudian di level dusun dan RT/ RW kita namai kader posyandu yang bergerak," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin di acara Peluncuran Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2022).

Selain itu di dalam program berbasis keluarga, Kementerian Kesehatan nantinya akan ada kunjungan setiap rumah masyarakat.

"Yang tadinya jangkauan layanan kesehatan itu berhenti sampai puskesmas 10 ribuan, di level kecamatan, nanti akan didorong ke bawah, level desa 85 ribu posyandu prima," papar Budi.

Selain itu akan didorong layanan kesehatan yang datang ke rumah masyarakat berbasis posyandu sebanyak 300.000 di level dusun atau RT/RW.

"Semua akan diformalkan dan kita akan standarkan layanan kesehatan. Layanan kesehatan Posyandu Prima, misalnya. Dahulu lebih banyak ke ibu dan bayi. Sekarang akan ke seluruh siklus hidup. Mulai ibu hamil, bayi, anak, dewasa dan lansia," kata Budi menambahkan.

Nantinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan akan fokus ke promotif dan preventif. Jadi bukan obat, tapi skrining sebagai layanan di level Posyandu.

Baca juga: Aktivis Kesehatan Sarankan Pemprov DKI Aktifkan Posyandu 

"Misalnya kita banyak diabetes, hipertensi Dan jika didiamkan sebanyak 50 persen pasien diabetes harus cuci darah 50 persen. Jadi mahal ongkosnya," kata Budi.

Dengan adanya skrining ini, masyarakat bisa mengantisipasi penyakit yang diderita agar tidak ke tahap lebih parah. Layanan ini akan dicover BPJS dan bisa dijalankan pada Agustus 2022 mendatang.

Baca juga: Revitalisasi Posyandu melalui Program Nimbang Balita untuk Tekan Stunting

"Dengan demikian, layanan kesehatan berbasis keluarga secara resmi. Dari posyandu prima di level desa, naik lagi puskesmas di level kecamatan dan paketnya sudah kita atur," ujar Budi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa posisi keluarga dalam sebuah negara menempati posisi paling strategis.

Dia menyebutkan, stabilitas suatu negara ditentukan oleh keluarga.

"Kalau keluarga itu aman sentosa, sakinah mawaddah, warrahmah, maka dipastikan negaranya juga akan sakinah. Tapi sebaliknya kalau keluarganya tidak aman sentosa maka juga akan berimbas pada posisi negara. Karena itu pertahanan keluarga yang berkualitas ini menjadi hal yang sangat strategis," ujar Muhadjir.

Baca juga: Kejar Imunisasi Dasar, Kemenkes Ingatkan Warga Tak Takut ke Posyandu

Dia mengatakan, upaya untuk mewujudkan dan mempertahankan keluarga yang berkualitas sangat penting. Hal itu memerlukan intervensi dari semua pihak, dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah sampai lingkup Desa, serta dari keluarga itu sendiri.