Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjawab tudingan yang menyebut dirinya otoriter dan 'anti Ikatan Dokter Indonesia (IDI)'.

Tuduhan yang diterima Menkes Budi Gunadi Sadikin ini terkait polemik terkait RUU Kesehatan,

Baca juga: Diterima Audiensi dengan DPR, Pekerja Rokok Suarakan Tuntutan Soal Pasal Tembakau di RUU Kesehatan

Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya hanya peduli pada kepentingan masyarakat.

Saat ini masih banyak masyarakat yang sulit dalam mengakses layanan kesehatan, khususnya mereka yang membutuhkan penanganan Dokter Spesialis.

Budi Gunadi menuturkan bahwa yang terjadi saat ini, banyak dokter muda yang sulit untuk bisa membuka praktik di daerah.

Padahal banyak daerah yang kini minim tenaga kesehatan (nakes).

Baca juga: RUU Kesehatan Dikritik, Praktisi Hukum Minta Menkes Pertimbangkan Kualitas Dokter

"Yang terjadi di masyarakat adalah susah untuk dokter-dokter muda masuk ke satu daerah punya praktik," jelas Budi Gunadi, dalam tayangan ROSI di Kompas TV yang dikutip Tribunnews, Minggu (18/6/2023).

Ia pun bertanya mengenai alasan mengapa para dokter muda ini sulit untuk menjalankan tugasnya di daerah.

Hal itu karena izin praktik mereka tidak keluar dan izin itu hanya bisa terbit jika mendapatkan rekomendasi dari 'seniornya'.

Budi Gunadi pun menyebut kendala ini secara massive terjadi pada para dokter muda ini.

Baca juga: Menkes: Segera ke Puskesmas Jika Anak Mengalami Masalah pada Berat Badan 

"Aku tanya kenapa 'karena izin praktiknya tidak keluar'. Susah kita masuk ke rumah sakit kalau tidak dapat rekomendasi praktik dari 'seniornya', saya nggak bilang (IDI), ini mungkin oknum ya, tapi massively (secara massive) ini terjadi," tegas Budi Gunadi.

Saat ditanya alasan mengapa banyak fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di daerah yang mengalami kekurangan dokter, ia menekankan bahwa salah satu penyebabnya adalah pendistribusian nakes yang tidak merata.

"Distribusinya itu tidak merata, salah satunya penyebabnya (rekomendasi) ini," kata Budi Gunadi.

Dirinya menambahkan bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan antrean panjang demi mendapatkan layanan kesehatan.

Ini karena jumlah dokter yang praktik tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Banyak masyarakat yang bilang antrean dokter panjangnya minta ampun, banyak saya dengar dari orang-orang, itu artinya apa? Artinya kan dokternya kurang," papar Budi Gunadi.

Namun mirisnya, di tengah kendala ini, kata dia, banyak dokter muda yang tidak bisa praktik karena tidak memperoleh rekomendasi.

"Tapi kemudian izinnya tidak keluar, aku tanya 'kenapa nggak keluar?', (salah satu dokter bilang) 'Pak, saya nggak bisa masuk (fasyankes) karena tidak ada rekomendasi'," tutur Budi Gunadi.

Budi Gunadi kemudian menegaskan bahwa dirinya bukan anti IDI, ia hanya melihat kebutuhan kesehatan masyarakat yang seharusnya terpenuhi.

Menurutnya, masyarakat harus memperoleh akses yang mudah dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk dokter yang berkualitas dan tersebar merata pada tiap daerah.

"Jadi saya bukan anti IDI atau nggak, saya melihat masyarakat perlu akses dokter yang lebih mudah, lebih banyak, lebih berkualitas. Ya semua yang menghambat, kita buka buat masyarakat," pungkas Budi Gunadi.

Sebelumnya, pembentukan RUU Kesehatan dinilai tidak transparan karena dianggap hanya melibatkan stakeholder.

Sedangkan di sisi lain, minim partisipasi dari kelompok profesi yang berfokus pada bidang kesehatan.

Banyak organisasi profesi kesehatan yang tidak setuju dengan RUU ini, karena dianggap ingin melemahkan bahkan menghilangkan rekomendasi bagi dokter untuk bisa melakukan praktik atau mengambil spesialisasi.