Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) di Provinsi DKI Jakarta tinggi. 

Padahal angka Kehamilan Tidak Diinginkan berkorelasi terhadap angka prevalensi stunting.

Baca juga: Cegah Stunting, BKKBN Galakkan Kampanye Makan Ikan

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo.

“Kehamilan tidak diinginkan di DKI Jakarta masih cukup tinggi yakni sebesar 26 persen (dari jumlah kehamilan)," ungkap Hasto pada keterangan resmi, Jumat (15/9/2023).  

“Kalau mau hamil jangan main-main, tapi kalau mau main-main jangan sampai hamil," lanjutnya. 

Baca juga: Kehamilan Tidak Direncanakan Bisa Ganggu Kesehatan Mental dan Kecerdasan Emosi Anak 

Menurut Dokter Hasto, perencanaan kehamilan harus dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk menghindari bayi lahir stunting.

Penggunaan kontrasepsi menjadi penting untuk mencegah kehamilan tanpa ada perencanaan.  

"Banyak ibu-ibu kesundulan (hamil tidak direncanakan), hamil terlalu dekat menyiksa anak yang disusui dan anak yang dikandungan," jelas Hasto.

Selain itu menurutnya, pasangan yang berencana menikah perlu persiapan kehamilan sebelum pernikahan.

"Prekonsepsi lebih penting dari prewedding. Persiapan kehamilan bagi perempuan diperlukan waktu 3 bulan," kata Hasto lagi. 

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan jika untuk angka prevalensi stunting di DKI sudah sesuai target nasional yaitu sebesar 14 persen.

Baca juga: Prabowo Tawarkan Program Bantuan Gizi untuk Ibu Hamil Jika Jadi Presiden

Namun perlu diperhatikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada total 798.107 balita di DKI Jakarta. 

Artinya, masih ada 110 ribu balita stunting di DKI Jakarta. 

Dan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting tertinggi di DKI Jakarta ada di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Yaitu sebesar 20,50 persen dan terendah Jakarta Selatan sebesar 11,90.persen.