BKKBN Sebut Serapan Anggaran Audit Stunting Masih Rendah
BKKBN menyebut bahwa realisasi anggaran audit kasus stunting di Indonesia masih rendah.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Erik S
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut bahwa realisasi anggaran audit kasus stunting di Indonesia masih rendah. Hal ini didasari pada laporan pada 17 September 2023 lalu.
Tertulis baru 24,98 persen anggaran audit kasus stunting dari seluruh kota atau kabupaten seluruh Indonesia.
Baca juga: Kepala BKKBN: Stunting Bisa Dicegah dengan Produk Pangan Lokal
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI, Novian Andusti dalam webinar Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia Seri III, Senin (2/10/2023). "Laporan pada 17 September 2003 sesi anggaran audit kasus stunting masih sangat rendah yaitu baru di angka 24,98 persen. Masih terdapat 160 kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen, dari total 508 kabupaten kota yang mendapatkan anggaran BOKB (bantuan operasional keluarga berencana) menu audit kasus stunting," tutur Novian.
Sementara diketahui, pemerintah tengah berupaya keras menurunkan prevalensi stunting 2024 menjadi 14 persen.
Sementara survei SSGI tahun 2022 angka stunting masih di 21,6 persen. Untuk itu pemerintah pusat akan meminta peningkatan komitmen dan aksi yang lebih kuat di semua daerah terkait target tersebut.
Baca juga: BKKBN Integrasikan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB
Dijelaskan Novian, salah upaya untuk menurunkan angka stunting adalah dengan memutus mata rantai faktor risiko terjadinya stunting. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi risiko dan faktor risiko terjadinya stunting agar kasus rupa tidak berulang.
