PB IDI: Judicial Review UU Kesehatan Harus Dilakukan

Tayang: Selasa, 17 Oktober 2023 13:44 WIB

Baca & Ambil Poin

Penulis: Aisyah Nursyamsi

Editor: Anita K Wardhani

Baca Selanjutnya: Bukan Cuma Paru-paru, TB Bisa Serang Jantung pada Anak, Kenali Gejala Perikarditis

✖

PB IDI: Judicial Review UU Kesehatan Harus Dilakukan

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Massa pengunjuk rasa dari tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Mereka menuntut DPR RI untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law saat Sidang Paripurna DPR RI karena dianggap akan merugikan tenaga kesehatan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Kemudian isu telemedicine dan teknologi medis.

"Ini isu yang penting, pelayanan kesehatan darurat, pimpinan RS yang bisa berasal dari semua kalangan. Pimpinan itu tidak harus kesehatan, (bisa dari tokoh) ekonomi, sosial, agama juga bisa jadi pimpinan RS," papar dr Iqbal.

Isu lainnya yang perlu diangkat dalam judicial review adalah penerapan sistem informasi kesehatan nasional (SIKN).

Hopsital base, pembagian kelompok tenaga kesehatan, hingga pengobatan tradisional.

"Kemudian Surat tanda registrasi (STR) seumur hidup, Surat Izin Praktik Dokter (Sip) dikeluarkan Pemda dan Menkes. Kemudian nakes warga luar negerj, sanksi nakes dan alokasi anggaran. Ini semua long list isu bisa kita angkat dalam judicial review," tutupnya.