Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perbaikan sanitasi menjadi langkah penting untuk untuk menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) pada Kegiatan Sharing Session Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Kejar Target Turunkan Angka Stunting, Pemprov Sumsel dan BKKBN Atur Strategi

Ia mengatakan, masalah sanitasi di Kalimantan Timur harus segera diselesaikan agar bisa mencapai target penurunan stunting yang maksimal.

"Agak berat mengatasi stunting di Kalimantan Timur itu masalah sanitasi. Memang sanitasi di sana itu, waduh, masih berat, meskipun sudah diberikan solusi bikin sanitasi, mereka masih nyaman buang air besar di sungai," kata dr. Hasto.

Dirimya berharap akan ada revolusi untuk masalah sanitasi di Kaltim.

Sehingga kemudian dilanjutkan dengan revolusi kebijakan yang dikonvergensikan untuk nutrisi, gizi, pada SDM, sama dikonvergensikan untuk biaya sekolah.

Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 1,1 persen dari tahun 2021. 

Dimana pada tahun 2022, prevalensi stunting di provinsi ini mencapai angka 23,9 persen, berada di atas rata-rata nasional. 

Angka tersebut menempatkan Provinsi Kalimantan Timur berada di urutan ke-16 secara nasional.

Ia juga menyampaikan, ada lima pilar GDPK di antaranya; pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, penataan data dan informasi kependudukan, serta administrasi kependudukan.

"Sehingga tidak hanya kuantitas saja, tapi kualitas," ujar dr. Hasto.

Lebih lanjut Hasto memaparkan, cara pengentasan stunting di Indonesia, dengan mengejar-mengejar anak stunting di Posyandu tidak berlaku di Amerika dan Singapura. 

Kondisi ini didasari oleh pencegahan di negara-negara maju telah dilakukan sejak hulu, dimana semua ibu hamil dan balita dapat paket kesehatan dan susu. 

"Semua sudah bagus. Kita ini harus ada Posyandu, kenapa? kalau tidak ditimbangkan, diukurin, wah bahaya, kita tidak tahu ini, karena ternyata banyak sekali stuntingnya, banyak sekali yang tidak naik berat badannya," ujar dia.

dr. Hasto kemudian menyampaikan apresiasinya TFR atau angka kesuburan total Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 2,18 walaupun belum rata di semua kabupaten/kota. 

Diharapkannya provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan kualitas SDM, dengan fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena otak manusia betul-betul diciptakan di 1000 HPK. 

 "Saya senang sekali, tetapi pesan-pesan yang disampaikan, intinya, bagaimana penduduk, diarahkan, tidak kuantitas, tapi kualitas, kemudian sumber daya alam, diarahkan untuk merubah sumber daya manusia, dan kemudian, kisi-kisi untuk stunting, saya kira, ada keperbiasaan dari pemerintah daerah, untuk mengkonvergensikan anggarannya, untuk belanja produk lokal, sesuai arah Pak Presiden Jokowi, dan kemudian produk lokalnya, uangnya tidak lari keluar negeri," harap dr. Hasto.