TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menyatakan  mendukung sepenuhnya kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan mempertahankan Total Fertility Rate (TFR) di angka 2,1.

“Kita mendukung sekali, setiap kita ada meeting G20, banyak kepala negara yang sekarang concern, karena penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun. Sehingga negaranya tidak bisa tumbuh. GDP-nya tuh nggak bisa tumbuh di atas 4 persen per tahun," ujar Menkes dalam pernyataannya saat acara High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II di Yogyakarta, Senin (8/7/2024).

Menurut Menkes, apabila negara kita ingin mengejar supaya jadi negara maju, pertumbuhan GDP-nya harus cukup tinggi.

"Nah, jumlah usia produktif  tinggi. Itu perhitungan beliau (BKKBN) (di mana) total fertility rate-nya harus 2,1 minimal.  Kalau  turun di bawah itu tapi kita belum menjadi negara maju, akan lebih sulit untuk mencapai ke sana,” kata Menkes  Budi Gunadi.

Menkes juga mengatakan, pertemuan triwulanan ini adalah upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian, lembaga dan pihak terkait.

“Di Undang-undang Kesehatan  ada Komite Kebijakan Sektor Kesehatan di mana kita diminta untuk bisa lebih mengintegrasikan rencana, kebijakan,  monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang dibuat,” ujar Menkes.

Baca juga: Kasus Perceraian di Jakarta Barat Banyak Terjadi Akibat Istri Kecanduan Main Judi Online

Ia mengungkapkan, pertemuan ini adalah kali ketiga untuk mencari bentuk, menjalin komunikasi, dan juga saling mengenal satu sama lain antar kementerian dan lembaga di bidang kesehatan.

“Saya merasa sudah tiga kali  integrasinya sudah jalan. Jadi, saya harapkan kedepannya semua permasalahan di sektor kesehatan kita bisa didiskusikan bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Sehingga bisa saling sinergi,” tambahnya.

Pada acara tersebut juga ditandatangani Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPOM, dan BKKBN tentang Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan.

“Ketahuan di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa diintegrasi. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, beliau (BKKBN) ada data ibu anak, itu bisa diintegrasi. Sehingga teman-teman daerah nggak usah data entrynya dua kali. Dan datanya jadi lebih bagus kualitasnya karena data yang dari beliau (BKKBN),” kata Menkes.

Sementara itu, Kepala BKKBN, dokter Hasto menjelaskan tugas lembaga yang dipimpinnya diantaranya adalah peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.

“Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,” ujar dokter Hasto.

Baca juga: WHO Rilis Pengobatan Klinis Hentikan Kebiasaan Merokok pada Orang Dewasa

Hasto mengungkapkan, BKKBN dalam pertemuan akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS dan Badan POM tentang Keluarga Berencana(KB), pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan Badan POM.

Menanggapi isu viral satu perempuan melahirkan rata-rata satu anak perempuan agar penduduk tumbuh seimbang terjaga, dokter Hasto mengatakan hal tersebut bukan mewajibkan.