Tony menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan tidak bisa diperlakukan sebagai urusan administratif semata, melainkan menyangkut akses layanan yang bersifat menyelamatkan nyawa.

“Bukan dengan putus semua di tanggal 1, putus semua yang akhirnya ada orang subuh-subuh ke rumah sakit ya dia gak tau bahwa dia udah diputus,” ujarnya.

Ia berharap, ke depan kebijakan PBI BPJS Kesehatan disertai mekanisme pemberitahuan yang berpihak pada pasien penyakit kronis.

Sehingga tidak lagi menimbulkan kepanikan dan hambatan layanan, termasuk bagi pasien cuci darah dan gagal ginjal.

Sebagai informasi, penonaktifan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026 sebagai bagian dari pembaruan data PBI. 

Penonaktifan mendadak BPJS Kesehatan PBI dialami Dada Lala (34), nama disamarkan, pasien gagal ginjal yang rutin menjalani cuci darah. 

Lala dilanda kecemasan menjelang jadwal cuci darah yang biasa ia jalani setiap Rabu dan Sabtu setelah mengetahui status BPJS Kesehatan PBI miliknya mendadak nonaktif.

Nama Lala tidak lagi tercantum dalam basis data PBI BPJS Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatiasih, Bekasi.

Hal tersebut ia ketahui saat hendak kontrol kesehatan pada Senin (2/2/2026) malam. Padahal, hemodialisis tidak bisa ditunda. Ketika jadwal cuci darahnya pada Rabu (4/2/2026) terancam batal, kondisi Lala semakin memburuk.

“Tiba-tiba per 1 Februari diputus. Besoknya jadwal HD. Sekarang saja sudah sesak napas. Kalau besok tidak ada HD, saya sudah tidak tahu lagi,” ucap Lala, Rabu (4/2/2026).