Ringkasan Berita:

• BPJS Kesehatan siap menerima semua masukan publik tentang banyak hal termasuk soal iuran hingga tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
• BPJS Kesehatan resmi memulai program “Tangkap Aspirasi Gapai Solusi” dengan melibatkan berbagai unsur seperti peserta JKN, pemberi kerja, pakar dan akademisi.
• Persoalan di BPJS Kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh BPJS Kesehatan, karena itu program ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Direktur utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan pihaknya siap menerima semua masukan publik tentang banyak hal termasuk soal iuran hingga tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Masukan ini berguna untuk penyusunan kebijakan dan rencana strategis (renstra) mendatang.

"Kami menghimpun masukan-masukan dari stakeholder untuk evaluasi program ke depan dan dan menyusun kebijakan," kata dia saat ditemui di kantornya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Pihaknya menegaskan akan menerima seluruh masukan, terutama pada sektor kepesertaan, keuangan dan pembiayaan, tata kelola hingga mutu layanan kesehatan.

"Kami berada pada posisi sebagai pembayar layanan yang telah diatur melalui regulasi Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan menjadi kunci agar layanan semakin efisien dan bermutu," ungkap dia.

BPJS Kesehatan resmi memulai program “Tangkap Aspirasi Gapai Solusi” dengan melibatkan berbagai unsur seperti peserta JKN, pemberi kerja, pakar dan akademisi, mitra strategis, lembaga pendanaan, swasta hingga internal BPJS Kesehatan.

"Kami akan terbuka atas semua masukan agar JKN lebih terasa manfaatnya oleh peserta dan seluruh rakyat Indonesia," tegas dokter spesialis jantung ini.

Pengumpulan masukan dan saran ini akan berlangsung hingga Juni mendatang melalui berbagai kanal, antara lain pertemuan tatap muka langsung, media online hingga forum elektronik.

Baca juga: Iuran Peserta BPJS Kesehatan Naik di 2026 Imbas Defisit Rp30 T? Ini Kata Dirut

Salah satu masukan datang dari Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan agar pelayanan semakin optimal dan berkelanjutan.

Persoalan di BPJS Kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh BPJS Kesehatan, karena itu program ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

Data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial. Kebijakan dan besaran iuran PBI JKN menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.

Kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. "Artinya, keberhasilan JKN sangat bergantung pada sinergi lintas sektor," tutur dia.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Tak Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Watch juga mendorong penyesuaian iuran PBI (penerima bantuan iuran) JKN guna menjaga keberlanjutan pembiayaan. Saat ini, iuran PBI JKN berada di angka Rp42.000 per orang per bulan. 

Jika ada tambahan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp20 triliun sebagaimana skenario 2025, maka iuran PBI JKN dapat disesuaikan menjadi Rp59.000 per orang per bulan.

"Semua ingin menghindari defisit seperti pada 2014 sampai 2019 yang mengganggu sepuluh rumah sakit. Jadi tentunya kami menyambut baik bahwa acara ini akan nanti berkorelasi positif pada peningkatan layanan," ungkap dia.