Era ekonomi dan digital telah memberikan pengaruh terhadap dinamika dunia usaha dan industri. Hal ini tentunya membuat Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) harus meningkatkan soliditas organisasinya agar dapat menghadapi berbagai tantangan perubahan yang terjadi.

“Saya juga ingin melihat gerakan buruh di Indonesia ini kuat, solid, dan semakin berperan dalam pembangunan nasional,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri ketika memberikan sambutan pada acara Kongres IX KSPSI di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Menurut Menaker, perkembangan teknologi dan informasi harus dilihat secara obyektif. Meskipun pada kenyataannya ada sejumlah jenis pekerjaan yang hilang, namun perkembangan teknologi juga diyakini dapat menciptakan jenis pekerjaan yang baru.

“Kita harus bisa lebih obyektif dalam melihat situasi dan kondisi,” ucap Menaker.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi ini, SP/SB bersama dengan pihak perusahaan perlu membangun hubungan industrial yang harmonis. Serta memperkuat dialog bipartit dengan perusahaan.

Hal inilah yang dinilai Menaker sebagai modal awal semua pihak dalam mengantisipas perkembangan dunia industri yang terjadi.

"Tidak semua hal bisa digantikan dengan teknologi," ujar Menaker.

Salah satu instrument yang dapat meningkatkan hubungan industrial yang harmonis adalah disepakati dan tersusunnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berdasarkan data World Bank, 96% pekerja merasa puas terhadap perusahaannya yang berhasil menyusun PKB.

Menaker pun memberi catatan, dalam penyusunan PKB tersebut umumnya ada dua persoalan utama. Pertama, representasi pekerja bagi perusahaan yang terdapat banyak SP/SB. Kedua, penyusunan tata tertib.

Kedua persoalan ini, menurut Menaker, harus diselesaikan dengan penguatan soliditas antar anggota maupun antar organisasi. Sehingga dapat memunculkan satu suara dan memperkuat dialog dipartit dengan perusahaan.

"Sehingga saat membicarakan hal-hal yang penting ini sudah nyetrum semua dan memperlancar (penyelesaian) permasalahan yang ada," paparnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan, masyarakat Indonesia masih menghadapi 3 masalah klasik yang hingga saat ini belum terselesaikan. Yakni sandang, pangan, papan (pakaian, makanan, dan tempat tinggal). Padahal menurut Mendagri ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia.

Untuk itu, upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi yang merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai pembangunan hunian harus mendapatkan dukungan dari SP/SB. Salah satunya dengan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan perusahaan.

"Tiga hal ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama," papar Mendagri.

Dalam kongres yang mengangkat tema "Membangun Pekerja Indonesia Mandiri dan Profesional" tersebut turut dihadiri Dirjen PHI dan Jamsos Haiyani Rumondang, Dirjen Binwasnaker Irjen Pol Sugeng Priyanto, Sekjen Mendesa Anwar Sanusi, Kabag Intelkam Komjen Pol Lutfi Lubihanto, Asop Panglima TNI Laksda Bambang Haryono, dan Deputi IV Kantor Staf Presiden RI Eko Sulistyo. (*)