Indonesia menyatakan kesiapan mendukung upaya penguatan kapasitas negara-negara berkembang di bidang ketenagakerjaan melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Kerjasama ini penting guna mengingkatkan dialog sosial ketenagakerjaan anara pemerintah, pekerja dan pengusaha demi terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang sehat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Indah Anggoro Putri, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan RI, dalam pertemuan sesi ke-332 Governing Body Organisasi Buruh Internasional International Labour Organization/ILO) di Jenewa, Swiss, Rabu, 14 Maret 2018 waktu setempat. “Indonesia siap memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkemban, seperti pelatihan, pemagangan, maupun pengiriman tenaga ahli,” kata Indah Anggoro Putri.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula komitmen Indonesia yang terus mendukung kemitraan global dalam penguatan KSST, baik secara bilateral maupun trilateral, termasuk memperkuat kerjasama dengan ILO. Indonesia juga mendorong ILO dapat mendukung implementasi kesepakatan perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN atau ASEAN Consensus on the Protection and the Promotion of the Rights of Migrant Workers dalam kerangka KSST.

Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Swiss, Duta Besar Hasan Kleib, pada kesempatan yang sama menyatakan, sebagai salah satu negara yang berperan aktif dalam pelaksanaan KSST di tingkat global, Indonesia perlu memperkuat kemitraan dengan ILO untuk mengimplementasikan program-program KSST terkait masalah ketenagakerjaan. “Kerjasama itu penting, karena ILO telah mengembangkan strategi KSST yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah, pengusaha dan pekerja di negara-negara berkembang untuk menciptakan kerja layak sejak tahun 2012,” kata Duta Besar Hasan Kleib.

Penguatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dalam penciptaan kerja layak merupakan salah satu isu yang menjadi pembahasan sidang sesi ke-332 Governing Body (GB) ILO yang berlangsung di Jenewa, Swiss, sejak tanggal 12 hingga 22 Maret 2018 mendatang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh wakil pemerintah, pekerja dan pengusaha yang menjadi anggota dan observer governing body ILO. Dalam sidang ke 332 kali ini, GB juga akan membahas berbagai masalah institusional, program, dan anggaran ILO serta isu-isu kebijakan ketenagakerjaan global yang juga menjadi perhatian Indonesia. Seperti isu pekerja anak, kerja layak dalam pembangunan berkelanjutan, serta isu-isu terkait perlindungan pekerja lainnya.

GB merupakan badan eksekutif ILO yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO. GB terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja. GB dari unsur pemerintah terdiri 56 negara dimana Indonesia saat ini menjabat sebagai Deputy Member.

Di era Presiden Joko Widodo, sebagai anggota G20, Indonesia terus meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional. Terutama pada negara-negara yang tingkat perkembangannya di bawah Indonesia, atau sesame negara berkembang. Selain melalui forum ILO, peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan juga ditunjukkan dalam forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI). (*)