Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan keselamatan harus menjadi budaya. Masyarakat membutuhkan kesadaran dan pemikiran untuk memahami keselamatan merupakan hal yang sangat penting. Menhub meminta pelabuhan untuk mengikuti seluruh prosedur ataupun aturan berlayar.

Selain itu, pemeriksaan kelaiklautan merupakan unsur yang penting. Hal ini bertujuan untuk mendukung terciptanya keselamatan pelayaran.

“Pemeriksaan kelaiklautan itu harus dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan kemampuan mendeteksi kemampuan teknis dan kelayakan teknis dengan seksama. Selain itu, tata laksana pelabuhan di mana proses pendaftaran, pembuatan manifest adalah keharusan agar kapal tidak melampaui batas dan juga Surat Persetujuan Berlayar harus ada setiap kapal berlayar,” ungkap Menhub.   

Saat ini pembenahan pelabuhan sedang dilakukan di Indonesia. Penataan standar administrasi pelabuhan tidak boleh tertunda.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) R Agus H. Purnomo memastikan sistem pelabuhan nantinya akan serupa dengan bandara.

Penataan pelabuhan ini dilakukan sekaligus sebagai langkah pembenahan transportasi laut untuk menekan angka kecelakaan. Hal ini mengharuskan pelabuhan tertib administrasi setidaknya dalam menyusun manifes.

Agus menuturkan pelabuhan ke depan harus steril dari pihak yang tidak berkepentingan. Artinya, orang yang tidak mengantongi izin atau kartu identitas tidak dapat lalu lalang di pelabuhan.

Begitu juga dengan sistem pelayanan ticketing yang harus terkoneksi (online) sehingga penumpang kapal harus memiliki boarding pass.

“Harus ada sistem x-ray untuk orang masuk dan bagasi. Tidak perlu terlalu canggih, tapi dapat mengikuti sistem seperti di bandara atau kereta api. Misalnya, pelabuhan di Semarang, sekarang sudah pakai boarding pass,” kata Agus, saat memberi sambutan dalam acara sosialisasi keselamatan laut, di Taman Nasional Tanjung Puting, Kumai, Kotawaringin Barat.

Sebagai langkah untuk merealisasikan standar tersebut pihaknya sudah menyiapkan enam pelabuhan sebagai percontohan yaitu, Pelabuhan Kaliadem, Tanjung Pinang, Madura-Surabaya,  Bau-bau, Tarakan, dan Ambon (Tulehu) yang ditunjuk sebagai pilot project dalam pelaksanaan keselamatan dan keamanan pelayaran. Awal 2019 targetnya keenam pelabuhan tersebut sudah memiliki standar seperti yang diterapkan di bandara.

“Harapannya Januari 2019 itu akan dimulai uji coba dengan sistem sterilisasi itu minimal pada tiga pelabuhan yang menjadi prioritas yaitu Kaliadem, Tanjung Pinang, dan Bau-Bau,” ungkapnya.

Penataan pelabuhan juga terkonsentrasi kepada penataan kapal yang harus memenuhi syarat untuk bersandar ataupun meninggalkan pelabuhan. Seluruh kapal, tradisional hingga kargo harus bersertifikat dan memiliki izin. Hal yang sama juga berlaku untuk kapten kapal dan awaknya harus bersertifikat yang artinya menunjukan bahwa mereka memenuhi syarat pelayaran.

Dengan pembenahan pelabuhan ini diharapkan tidak ada lagi kasus manifes penumpang diisi sembarangan dan orang yang tidak memiliki identitas dapat menaiki kapal.

Menhub meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mulai mengampanyekan dan menyosialisasikan program-program keselamatan sebagaimana seharusnya.