Wilayah perbatasan Indonesia relatif tertinggal dari wilayah lain. Selain faktor geografis, juga disebabkan keterbatasan infrastruktur pendukung, khususnya dari aspek sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya dalam pemenuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Pertanian telah mengembangkan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di wilayah perbatasan.

"Sesuai Nawa Cita dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dimulai dari pinggiran, pembangunan wilayah perbatasan menjadi prioritas dan menjadi bagian integral yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi yang mewakili Menteri Pertanian dalam Focus Group Discussion (FGD) di kantor Kamar Dagang Industri (KADIN) Di Jakarta, Selasa (26/6/2019).

Menurut Agung, membangun Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan harus dikaitkan dengan upaya peningkatkan ketahanan pangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.

"Fokus utama pengembangan lumbung pangan di wilayah perbatasan adalah meningkatkan produksi pangan dan pertanian agar mampu mencukupi kebutuhan penduduk setempat dan daerah lain di Indonesia, bahkan diekspor ke negara tetangga, terutama Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste," tambah Agung.

Untuk itu, kata Agung, Kementerian telah membuat grand design.

"Mengacu Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025 yang diterbitkan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, kami telah menyiapkan Grand Design untuk membangun lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan yang mencakup 147 kecamatan dari 41 kabupaten/kota pada 13 provinsi di Indonesia," jelas Agung.

Ketua Komite Tetap Agribisbis Kadin, Andi Bachtiar Sirang sangat berterimakasih dan mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Kementerian Pertanian.

"Apa yang sudah dirintis dan dikembangkan Kementan ini sangat bagus dan strategis, tidak hanya dalam mencukupi pangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, juga menjadikan arah yang jelas dalam menungkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dipinggiran," ujar Bachtiar Sirang.

Acara yang dipandu Suharso Husein dari Kadin ini juga menghadirkan pembicara lain, yaitu dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dari Perguruan Tinggi dan Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara. (*)