TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta petugas desa migran produktif (Desmigratif) membantu Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat dan melengkapi database rumah tangga pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk database usaha para pekerja migran. Kelengkapan database tersebut sangat membantu ketika Kemnaker ingin mengetahui secara detail angka pekerja migran, PMI purna dan keluarga pekerja migran yang memiliki usaha di seluruh Indonesia.

"Petugas Desmigratif memiliki peran untuk membantu Kemnaker dalam mengidentifikasi rumahtangga pekerja migran. Misalnya berapa provinsi/kabupaten/desa, lalu berapa unit usaha, bergerak di bidang apa saja. Yang sudah layak ekspor ada atau tidak?" kata Menaker Hanif saat memberikan arahan sekaligus menutup acara pengembangan kapasitas petugas Desmigratif Tahun 2019, di Jakarta, Jum'at (13/9/2019).

Baca: Kemnaker Gelar Acara Kemnaker Menyapa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menaker Hanif juga berharap petugas Desmigratif mampu berperan untuk menghubungkan Desmigratif dengan Pemerintah di daerah, Disnaker dan sebagainya, agar bisa terus dilakukan, dan dijaga sehingga di kabupaten/kota semakin tercipta betapa pentingnya peran petugas Desmigratif, dan upaya untuk mengeloa Desmigratif agar benar-benar menjadi kekuatan produktif bagi masyarakat.

"Saya berharap ke depan, petugas desmigratif harus maju terus dan menjadi garda terdepan untuk bisa membantu memfasilitasi para pekerja migran beserta seluruh keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih aman dan lebih sejahtera, " kata Hanif.

Menteri Hanif memberikan apresiasi atas kontribusi petugas desmigratif dalam memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada para pekerja migran dan keluarganya.

Hanif meminta petugas desmigratif selalu pro aktif kordinasi dengan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan instansi terkait dalam menjalan tugas agar program-program desmigratif tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh pekrja migran, keluarga dan warga sekitarnya.

Baca: Perluas Akses Pendidikan Vokasi, Kemnaker Resmikan 4 BLK Baru

Plt. Dirjen Binapenta Kemnaker Aris Wahyudi menambahkan program desmigratif menegaskan konsep penanganan desa kantong pekerja migran secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait untuk memberdayakan, melindungi dan melayani pekerja migran beserta keluarganya mulai dari desa.

Desmigratif dibangun melalui empat pilar yakni pusat layanan migrasi, usaha produktif, pengasuhan anak secara bersama, dan koperasi yang dalam pelaksanaannya memerlukan proses pembelajaran dan kreativitas.

Secara akumulasi dari tahun 2016 hingga 2019 telah dilaksanakan program Desmigratif di 12 provinsi, 107 kabupaten/ 314 kecamatan dan 402 desa. Sementara acara pengembangan kapasitas petugas Desmigratif tahun 2019 selama lima hari (9-13/9/2019) diikuti oleh 300 petugas Desmigratif dari 150 desa.(*)