Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Benarkan Kabar Ahok akan Bergabung di BUMN, Jokowi: Ini Masih dalam Proses Seleksi

Presiden Jokowi membernarkan kabar Ahok akan bergabung dan memimpin salah satu BUMN, dirinya mengatakan saat ini Ahok sedang dalam seleksi.

Penulis: Nuryanti
Editor: Fathul Amanah
zoom-in Benarkan Kabar Ahok akan Bergabung di BUMN, Jokowi: Ini Masih dalam Proses Seleksi
Kompas.com/Garry Lotulung/Kurnia Sari Aziza
Presiden Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi membenarkan kabar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sedang menjalani proses untuk memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jokowi berujar sudah mengetahui kinerja Ahok, mengingat keduanya sempat berpasangan memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Dirinya mengaku jika saat ini Ahok sedang dalam proses seleksi, sebelum diputuskan untuk memimpin salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi, Kamis (14/11/2019) di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Ditanya apakah dirinya yang memberi rekomendasi bergabungnya Ahok ke BUMN, Jokowi enggan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Jokowi kembali menegaskan, Ahok masih dalam proses seleksi.

"Ini kan masih proses seleksi," ujar Jokowi.

Berita Rekomendasi

Jokowi mengungkapkan tidak mengetahui sektor BUMN mana yang akan ditempati oleh Ahok.

Dirinya menyerahkan wewenang tersebut kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Presiden Jokowi dilibatkan dalam pemilihan Ahok masuk ke salah satu BUMN.

Arya menilai jika setiap keputusan penting pasti harus koordinasi dengan Jokowi dulu.

"Setiap posisi yang vital untuk BUMN pasti kita akan koordinasi dengan Pak Jokowi, nggak mungkin nggak," ungkapnya, Rabu (13/11/2019) di Kementerian BUMN, melihat tayangan YouTube KOMPASTV.

Menurutnya, alasan tersebut karena Kementerian BUMN harus koordinasi dengan Jokowi, mengingat BUMN ini menyangkut kehidupan banyak orang.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas