TRIBUNNEWS.COM - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu hal yang berlebihan.

Menurutnya, keputusan terhadap jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan melalui  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sehingga tidak boleh ada organisasi di luar BUMN yang ikut campur terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Ia juga menegaskan, BUMN bukanlah organisasi politik.

"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat pada norma-norma dan etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas-tugas negara," ungkapnya dilansir melalui Youtube KompasTV, Rabu (20/11/2019).

Hasto menambahkan, tugas BUMN untuk memajukan kepentingan umum.

Baca: Ahok Tanggapi Santai soal Ditolak Masuk BUMN dan Fotonya Diedit Pakai Baju Pertamina Viral

Ketika ditanya mengenai isu Ahok harus keluar dari partai politik jika masuk BUMN, Hasto mengungkap, eks Bupati Belitung Timur itu tak perlu keluar dari PDI-P. 

"Tidak harus keluar karena Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan profesionalitasnya," ungkapnya.

Sebelumnya, muncul gelombang penolakan masuknya Ahok menjadi jajaran BUMN.

Penolakan datang dari Serikat Pekerja Pertamina RU 3 Plaju, Palembang.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina RU 3 Plaju, Muhammad Yunus menyatakan, persyaratan Ahok masuk BUMN cacat dari segi materil.

Ia juga mengatakan jika integritas dan pengalaman adalah persyatratan untuk menjadi pekerja BUMN.

Baca: Ahok Dikhawatirkan Bernasib Sama dengan Dwi Soetjipto di Pertamina

Muhammad Yunus menyarankan untuk mencari putra-putri yang terbaik selain Ahok.

Menurutnya, sikap dan sopan-santun Ahok ketika menjadi Gubernur DKI perlu dipertanyakan jika menjabat di BUMN.

"Mungkin kita melihat dari jejak terjangnya ketika menjadi Gubernur DKI yang selalu memberikan pandangan kericuhan dan sopan santunnya itu yang menjadikan kawan kawan bertanya," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV.com, Senin (18/11/2019).

Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar juga memposting spanduk penolakan Ahok menjadi bos di Pertamina.

Ada sejumlah point yang tertulis pada spanduk tolak Ahok di Pertamina.

Ditolak Masuk BUMN, Ahok: Hidup Gua Ditolak Melulu

Arie Gumilar mempostingnya lewat akun Instagram @ariegoem.

Berikut ini isi spanduk FSPPB tolak Ahok di Pertamina :

1. Pertamina tetap wajib utuh, Tolak Siapapun yang Suka Bikin Rusuh

2. Memilih figur tukang gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh

3. Berkali-kali ganti direksi kami tak peduli, tapi kedatangan biang kekacauan jadi musuh kami

4. Pertaminan menjulan, rakyat senang, Pemberang datang, kita perang

5. Pertaminan bukan sarang korupto, bukan juga tempat orang tak terpuji dan mulut kotor !

Dalam keterangan postingannya, akun ariegoem menuliskan bahwa Ahok tidak diterima di Pertamina.

Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Timbul Pro Kontra hingga Iwan Fals Posting 'Sang Pendobrak'

"Spanduk penolakan FSPPB. Ahok tidak diterima di PERTAMINA," tulisnya dalam keterangan. 

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menanggapi adanya penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan masuk jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, BUMN fokus pada profesionalitas.

Ia menjelaskan jika ada penolakan terhadap Ahok ada dua kemungkinan yang terjadi.

Pertama, mereka yang menolak takut dengan masuknya Ahok akan membersihkan birokrasi di BUMN.

"Mereka takut terjadi seperti di DKI, bagaimana pak Ahok melakukan pembersihan terhadap birokrasi," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Minggu (17/11/2019).

Kemungkinan kedua adalah politik.

"Nah kalau politik itu lucu banget. Kenapa sampai kawan kawan di BUMN bermain main politik," ungkapnya. (*)

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)