TRIBUNNEWS.COM - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu hal yang berlebihan.

Menurutnya, keputusan terhadap jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan melalui  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sehingga tidak boleh ada organisasi di luar BUMN yang ikut campur terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Ia juga menegaskan, BUMN bukanlah organisasi politik.

"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat pada norma-norma dan etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas-tugas negara," ungkapnya dilansir melalui Youtube KompasTV, Rabu (20/11/2019).

Hasto menambahkan, tugas BUMN untuk memajukan kepentingan umum.

Baca: Ahok Tanggapi Santai soal Ditolak Masuk BUMN dan Fotonya Diedit Pakai Baju Pertamina Viral

Ketika ditanya mengenai isu Ahok harus keluar dari partai politik jika masuk BUMN, Hasto mengungkap, eks Bupati Belitung Timur itu tak perlu keluar dari PDI-P. 

"Tidak harus keluar karena Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan profesionalitasnya," ungkapnya.

Sebelumnya, muncul gelombang penolakan masuknya Ahok menjadi jajaran BUMN.

Penolakan datang dari Serikat Pekerja Pertamina RU 3 Plaju, Palembang.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina RU 3 Plaju, Muhammad Yunus menyatakan, persyaratan Ahok masuk BUMN cacat dari segi materil.

Ia juga mengatakan jika integritas dan pengalaman adalah persyatratan untuk menjadi pekerja BUMN.

Baca: Ahok Dikhawatirkan Bernasib Sama dengan Dwi Soetjipto di Pertamina