TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN -  Penurunan prevalensi balita stunting merupakan upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul untuk daya saing pembangunan.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, stunting di Indonesia masih cukup tinggi berada di angka 30,8 %.

Dalam Rakornas Pembangunan Pertanian pada 28 /1/2020 lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan salah satu fokus kebijakan pembangunan pertanian adalah menurunkan prevalensi stunting.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi mengatakan, upaya penurunan stunting membutuhkan sinergi program lintas sektoral dari pusat hingga daerah.

"Kementan sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan 6 Kementerian dan Lembaga, untuk bersinergi mengentaskan daerah rentan rawan pangan, termasuk mengatasi kemiskinan dan menurunkan stunting," ujar Agung ketika menjadi pembicara dalam Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, Sabtu (8/2/2020).

Agung mengungkapkan, dalam mengupayakan penurunan stunting, Kementan melakukan intervensi melalui berbagai program.

Lebih lanjut menurut Agung, intervensi sensitif yang dilakukan oleh Kementan melalui Badan Ketahanan Pangan antara lain penguatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan melalui Pekarangan Pangan Lestari, Penguatan Cadangan Pangan, Pertanian Keluarga, dan Pengembangan Diversifikasi Pangan.

"Berbagai intervensi tersebut diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi stunting dari 30,8 % di tahun 2018 turun menjadi 19% di tahun 2024," terang Agung.

Selain itu, tambahnya, intervensi pendukung diupayakan dalam bentuk peningkatan produksi berbagai komoditas pangan seperti peningkatan produksi tanaman pangan berbasis korporasi, peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak, hingga mendorong produksi hortikultura yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Pemred Kompas, Ninuk Mardiana Pambudy yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan upaya mengatasi stunting bersifat lintas sektor, termasuk di dalamnya media yang memiliki peran besar dalam mengawal pembangunan. Menurut Ninuk, media harus memiliki pemahaman yang cukup dan utuh dalam menyampaikan fakta di lapangan.

Agung berharap pers dapat memberikan perannya dalam menginformasikan fakta di lapangan serta upaya pemerintah dalam penurunan stunting.

"Jika ada fakta di lapangan, sampaikan apa adanya, tapi tidak hanya itu, informasikan juga bahwa pemerintah telah melakukan upaya dan intervensi seperti apa," pungkas Agung.