TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan keprihatinannya terhadap masih sangat kurangnya APD untuk para tenaga medis Indonesia baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.

“Padahal korban makin banyak berjatuhan, dan virus Covid-19 makin banyak menyebar ke berbagai daerah, sehingga banyak Tenaga Medis yang tertular bahkan hingga ada yang wafat juga. Dalam upaya mengatasi wabah Covid-19 yang sudah menjadi teror ini, Tenaga Kesehatan adalah pahlawan bangsa dan pahlawan dunia. Mereka rela dikerahkan di garis depan, berjibaku melawan virus Corona, tetapi mirisnya sampai saat ini masih banyak yang tidak dibekali dengan “alat tempur” yang memadai seperti APD, kondisi mengkhawatirkan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka,” ujar Hidayat di sela-sela aktivitas WFH pada masa reses DPR-RI di Jakarta (27/3/2020).

Oleh karena itu, Anggota DPR-RI Fraksi PKS Dapil DKI Jakarta II ini mengapresiasi keputusan FPKS untuk memotong gaji anggota DPR dan DPRD dari FPKS di seluruh Indonesia, yang kemudian mereka belikan APD dan telah mereka sumbangkan secara langsung untuk Tenaga Kesehatan melalui PB IDI dan PP PNSI (Persatuan Perawat Nasional Seluruh Indonesia), hal yang disambut sangat positif oleh PB IDI dan PP PNSI.

Melihat fakta terkait Covid-19 tersebut, HNW juga menyerukan kepada seluruh wakil Rakyat, anggota DPR-RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten dari partai-partai yang lain, agar membersamai FPKS dengan memotong gaji anggota DPR/DPRD se-Indonesia untuk membantu Rakyat dan Para Tenaga Kesehatan, bahkan membantu Negara mengatasi pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah telah dinyatakan menjadi bencana nasional non alam.

“Kami Fraksi PKS di seluruh Indonesia, sudah putuskan untuk potong gaji demi membantu kekurangan APD tersebut. Namun kekurangan APD tidak hanya terjadi di Jabodetabek, melainkan di banyak Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Maka perlu juga anggota dewan lainnya dari seluruh partai, dari pusat hingga provinsi, kabupaten dan kota, untuk juga turut melakukan potong gaji seperti PKS, demi membantu para Tenaga Kesehatan, Rakyat di dapilnya masing-masing,” ujar Hidayat.

Di samping itu Hidayat mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan APD hanyalah salah satu cara dalam membantu tenaga medis.

“Pemerintah juga wajib mencegah lumpuhnya sistem layanan kesehatan karena lonjakan kasus yang tinggi. Maka pemerintah agar lakukan lockdown parsial untuk DKI Jakarta dan zona merah lainnya, sebagaimana sudah dilaksanakan di 17 negara, dan sudah disuarakan oleh anggota DPR, PB IDI, FKUI, agar tidak terjadi lonjakan kasus Corona, bisa diatasi dan dipotong mata rantai penyebarannya, agar Indonesia tak jadi epicentrum baru penyebaran pandemi Covid-19, agar tak jadi tragedi kemanusiaan," tegas Hidayat.(*)