TRIBUNNEWS.COM - Anggaran Kementerian Sosial RI kembali mencatatkan presentase realisasi tertinggi. Di antara lima Kementerian/Lembaga (K/L) dengan anggaran terbesar, Kemensos membukukan presentase realisasi sebesar 54,84%.

Dari anggaran Kemensos TA 2020 sebesar Rp124,765 triliun, per 27 Juli 2020 telah terealisasi sebesar Rp68,416 triliun atau 54,84%. Angka ini terpaut lebih 10% dengan K/L lain yang berada di posisi kedua.

Presentase ini sangat mengesankan, mengingat anggaran Kemensos baru saja di top-up sebesar Rp20 triliun, dari posisi sebelumnya Rp104,76 triliun. Namun dalam waktu tidak terlalu lama, dengan anggaran jumbo, kecepatan realisasi tetap bisa dijaga dan bahkan didorong.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara memang memberikan perhatian khusus kepada realisasi anggaran. Dalam berbagai kesempatan, Mensos Juliari terus mendorong agar jajarannya melakukan akselerasi, termasuk realisasi anggaran di semua unit kerja, terkhusus untuk belanja bansos di masa pandemi Covid-19.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar K/L meningkatkan belanja. Tujuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pandemi Covid-19, juga untuk mengerakkan roda perekonomian.

“Banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan hidup sebagai dampak pandemi Covid-19. Kehadiran bansos sangat ditunggu untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Kepada KPM yang telah menerima bantuan tunai, agar segera dibelanjakan agar mempercepat perputaran roda ekonomi,” kata Mensos Juliari (27/07).

Mensos juga turun langsung ke lapangan, mengecek lokasi distribusi bansos. Sekretaris Jenderal Hartono Laras menyatakan, dalam sepekan, Mensos bisa 3 atau 4 kali bergerak ke lokasi berbeda untuk mengecek lokasi distribusi bansos.

“Bahkan di malam takbir menjelang Idul Fitri, Mensos masih berada di lapangan memastikan masyarakat bisa bergembira di hari raya dengan bansos yang telah diterima,” kata Hartono Laras, dalam kesempatan terpisah.

Tingginya realisasi anggaran, kata Hartono, tidak lepas dari berbagai terobosan yang dilakukan Kemensos, di bawah kepemimpian Mensos Juliari P. Batubara, kerja sama yang baik dari semua pimpinan satker, pejabat struktural, fungsional, dan dukungan seluruh pegawai, serta sinergitas dengan mitra.

Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Mensos sudah menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam, menggerakkan semua resources. PT. Pos juga menambah loket-loket dan titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolahan, pos RW, dan sebagainya.

“Agar pelayanan terhadap KPM makin dekat,” katanya. Masih terkait BST, penyaluran bantuan dilakukan secara simultan. Yakni disalurkan berbarengan antara salur dengan pemutakhiran perubahan data, untuk mempercepat dan meningkatkan ketepatan sasaran.

Kemudian untuk distribusi paket sembako Bantuan Presiden ini, juga sudah dilakukan sejumlah terobosan. Yakni menambah vendor dari sebelumnya 5 menjadi 20-an bahkan lebih. Menyederhanakan item sembako dalam dari 10 item disederhanakan dengan nilai sama, dan sebagainya.

Dengan anggaran besar, Kemensos sanggup menunjukkan kinerja yang baik. Pekan lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Keuangan Kemensos TA 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Dengan demikian, untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Kemensos meraih opini WTP.

Pengakuan terhadap kinerja Kemensos juga ditunjukkan dari hasil survei berbagai lembaga yang kredibel. Lembaga survei Charta Politika menyatakan, Menteri Juliari masuk 7 besar menteri terbaik Jokowi di masa Covid-19. Program pengentasan kemiskinan Kementerian Sosial dinilai Charta tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Charta menilai Kemensos telah melakukan kerja nyata.

Temuan senada juga disampaikan Survei Alvara Research Center yang mengungkapkan, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap bantuan sosial selama pandemi Covid-19 sebesar 56,2%. (*)