Namun demikian karena terkendala Pandemi Covid-19, MSC mengusulkan perpanjangan tanggal penyelesaian proyek dari 31 Desember 2020 menjadi 31 Maret 2022.

Sedangkan pekerjaan akan dilanjutkan pada Oktober 2020 atau Februari 2021, tergantung kondisi COVID-19.

Yudho mengatakan, Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang, Malaysia, Singapura dan Sekretariat ASEAN atas dimulainya Joint Hydrographic Survey of the Straits of Malacca & Singapore yang merupakan upaya penting dalam meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di SOMS.

“Kami memahami kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan penundaan pekerjaan dan sangat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh MSC dan 3 Negara Pantai di Selat Malaka dan Singapura serta Sekretariat ASEAN, untuk memastikan keberlangsungan pekerjaan ini sehingga dapat diselesaikan berdasarkan jadwal yang telah direvisi,” tukasnya.

Lebih lanjut, menurut Yudho, pada Pertemuan AMTWG ke-19 ini Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap Risk Mitigation Proposal serta pendekatan proposal perpanjangan tahun Proyek MEPSEAS hingga tahun 2022.

“Terkait dengan proyek MEPSEAS, Indonesia mendukung pelaksanaan kegiatan lanjutan dalam bentuk remote program atau mode operasi jarak jauh dengan menggunakan e-tools seperti program webinar, konferensi online dan e-training, dengan fokus khusus pada penyelenggaraan Compliance Monitoring and Enforcement (CME),” ungkap Yudho.

Pada pertemuan ini, Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada International Maritime Organization (IMO) atas update yang disampaikan terkait praktik/pedoman global operasi pelayaran pasca COVID-19, serta atau upaya dan tindakan yang luar biasa dan substansial yang dilakukan oleh IMO dengan menerbitkan serangkaian surat edaran sebagai saran kepada Negara-Negara Anggota, Pelaut, serta Komunitas Pelayaran.

“Kita semua tahu bahwa pandemi ini telah membuat negara-negara Anggota ASEAN menetepkan pembatasan perjalanan sehingga muncul kekhawatiran baru terhadap para pelaut serta operasi pelayaran, seperti misalnya masalah repatriasi atau pertukaran Anak Buah Kapal (ABK), atau jika terjadi kasus darurat di mana Pelaut membutuhkan bantuan medis,” jelas Yudho.

Yudho beranggapan, bahwa MTWG dapat menjadi wadah untuk pertukaran informasi antara Negara-Negara ASEAN tentang best practices dan prosedur terkait pertukaran ABK yang telah dilakukan oleh negara masing-masing.

“Setidaknya pada pertemuan ini kita bisa berbagi informasi Kontak Point yang bertanggung jawab terhadap masalah ini di negara masing-masing, sehingga dapat memudahkan komunikasi di masa mendatang,” tutupnya.

Sebagai informasi, ASEAN MTWG adalah pertemuan ASEAN di tingkat teknis yang membahas program dan kegiatan di sektor transportasi laut dibawah Kuala Lumpur Transport Strategic Plan (KLTSP) 2016-2025.

KLTSP adalah rencana induk 10 tahun untuk sektor transportasi ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional.

Dalam MTWG, Negara-negara Anggota ASEAN akan bekerja sama dengan mitra dialog seperti Cina, Jepang, dan Republik Korea dan mitra internasional seperti Organisasi Maritim Internasional tentang kepentingan bersama untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan dalam transportasi laut.

Hasil dari pertemuan ini kemudian akan dilaporkan pada tingkat Senior Transport Officials Meeting (STOM) dan akan dilaporkan lagi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM)

Adapun AMTWG ke-39 dibuka oleh Deputy Director General of Marine Department Ministry of Transport Thailand selaku AMTWG Chairman dan dihadiri oleh perwakilan Maritim Administrator negara-negara anggota ASEAN, China, Jepang, Korea (ROK), perwakilan dari IMO, Sekretariat ASEAN dan FASA.(*)