TRIBUNNEWS.COM - Minggu (6/9/2020) ini beredar luas rekaman video politikus Marwan Dasopang di sosial media. Anggota Komisi VIII itu mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, agar Menteri Sosial Juliari P. Batubara diberikan penghargaan.

Marwan menyatakan, kinerja Mensos Juliari mampu menghindarkan Indonesia dari chaos (kerusuhan). Marwan memuji Mensos Juliari yang berani terus maju mengemban tugas negara mengatasi dampak sosial dari pandemi. Padahal para pengamat menyatakan, pandemi bisa mengarah ke chaos.

Baca: Luncurkan Bansos Beras, Mensos Tekankan Dua Aspek Kunci Sukses Program BSB

“Dari chaos sosial bisa merembet ke masalah keamanan dan merembet ke politik. Tapi ternyata ramalan itu tidak terbukti. Maka tugas berat yang dibebankan kepada Pak Juliari dan team ini terjawab sudah. Bahwa pengamat tidak terbukti dan chaos sudah selesai (tidak terjadi),” kata wakil rakyat dari Sumatera Barat ini.

Saat ini, ketika chaos tidak terbukti, ia menganggap urusan kekhawatiran chaos sosial itu sudah terlewat. “Sekarang sudah masuk ke perbaikan ekonomi. Tapi urusan sosial sudah selesai. Karena itu saya setuju dengan Pak Bukhori (anggota Komisi VII Fraksi PKS), bahwa selain Komisi VIII merekomendasikan (penghargaan) sebetulnya Pak Presiden juga layak memberikan penghargaan kepada Pak Yuliari,” katanya.

Baca: Naik Hampir 50%, Komisi VIII Setujui Anggaran Kemensos TA 2021 sebesar Rp92,817 Triliun

Marwan tidak memungkiri, di lapangan masih ditemukan satu dua kasus masyarakat merasa pelayanan kurang cepat, bantuan kurang tepat. “Itu biasa di lapangan. Karena itu rencana kerja dan anggaran tahun 2021, sudah dijawab Pak Juliari. Termasuk rumitnya penyaluran bansos itu karena datanya kurang tepat, sudah dijawab di sini ada anggaran Rp1 triliun,” katanya.

Pernyataan Marwan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Sosial Juliari dan jajaran dengan Komisi VIII DPR RI (3/9/2020). Komisi VIII mengapresiasi kinerja Kemensos termasuk tingginya realisasi di tengah meningkatnya anggaran. Mereka juga mengapresiasi capaian Kemensos dibuktikan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca: TA 2021, Kemensos Targetkan Penguatan 300 Puskesos di Seluruh Indonesia

Dalam Raker tersebut, Komisi VIII DPR-RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial untuk TA 2021 sebesar Rp92,817 triliun. Anggaran ini naik Rp30,793 triliun atau naik sebesar 49,65%, dari pagu indikatif TA 2020 sebesar Rp62,024 trilliun.

Mensos mengapresiasi dukungan dari Komisi VIII. Ia menyatakan, ada tiga pertimbangan yang mendorong penyusunan TA 2021. Pertama, kejadian dan tren bencana yang cenderung meningkat, sehingga perlu dibarengi dengan upaya penguatan kesiap-siagaan.

“Kemudian juga pada tahun 2021, merupakan tahun pemulihan ekonomi, sehingga perlu upaya pemberdayaan sosial dan padat karya. Dan terakhir ada kebutuhan meneruskan target pembangunan yang tertunda tahun 2020, akibat refocussing anggaran penanganan Covid-19,” katanya. (*)