TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparerkraf) RI mengembangkan potensi desa wisata RI yang masih luput perhatian pemerintah.

Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan anggaran dengan Menparekraf Wishnutama Kusubandio di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

"Pertumbuhan rural tourism itu malah tumbuh 6 persen menurut UNWTO, kita jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mengambil peluang ini, membangkitkan pariwisata setelah dihajar pandemi,” kata Fikri.

Menurut Fikri, selama ini mancanegara mengenal Indonesia dengan wisata pedesaannya baru dalam hitungan jari.

"Hanya 4 desa yang sudah mendunia, dua di Bali, dan dua di Yogyakarta," ujarnya

Politikus PKS ini merujuk pada empat Desa wisata di Indonesia yaitu Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta) yang masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days (GGDD).

Keempat desa wisata tersebut berhasil mendunia berkat upaya dan kearifan lokal warganya yang kompak mempertahankan konservasi lingkungan dan budaya.

"Jadi jangan anggap remeh lingkungan, kita mestinya menjadikan isu pembangunan berkelanjutan tersebut dalam pengembangan desa-desa wisata lainnya," ucap Fikri.

Fikri menegaskan perlunya pengarusutamaan isu lingkungan, khususnya ke dalam perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan.

"Apalagi 90 persen wilayah NKRI adalah desa, sehingga sepertiganya saja kita kembangkan dalam pariwisata berkelanjutan, ini akan menguatkan level pariwisata Indonesia secara global," katanya.

Oleh karena itu, Fikri meminta Menparekraf memfokuskan kebijakan kepada pembangunan pariwisata, khususnya di pedesaan, mengacu pada panduan UNWTO tentang destinasi wisata yang berkualitas (Quality Destination).

"Termasuk didalamnya adalah respect for the environment and human heritage (lingkungan dan warisan budaya)," ucap dia.

Selain itu, Fikri menekankan pentingnya pengelolaan manajemen destinasi di desa wisata dalam rangka menuju kualitas yang diharapkan.

"Karenanya, perlu adanya koneksi dan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah, dalam hal ini antara Kemenparekraf dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mewujudkan pembangunan desa wisata berkelanjutan," pungkas Fikri.