TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Sosial telah menyalurkan Bantuan Tunai senilai Rp13,93 triliun kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Penyaluran bantuan tunai di awal tahun ini merupakan bentuk kontribusi signifikan Kementerian Sosial dalam ikut menggerakkan perekonomian.

Sebagaimana diketahui, perekonomian nasional masih mengalami perlambatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Penyaluran bantuan tunai langsung ke tangan KPM, diyakini signifikan berdampak kepada pergerakan perekonomian.

"Bantuan ini kan langsung diterima oleh KPM. Maka saya minta untuk segera dibelanjakan ke warung-warung terdekat. Supaya terjadi perputaran ekonomi," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta (06/01).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara simbolik telah meluncurkan Bantuan Tunai se-Indonesia Tahun 2021, Istana Negara (04/01). Acara juga diikuti para gubernur di 34 provinsi melalui teleconference.

Ada tiga jenis bantuan tunai yang diluncurkan Presiden, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pada hari itu pula, secara serentak seluruh Indonesia, bantuan terkirim ke rekening masing-masing KPM.

Oleh karena itu, Risma berpesan agar KPM membelanjakan uang dari bantuan pemerintah dengan bijaksana. Uang dari bantuan agar digunakan untuk belanja kebutuhan yang mendesak dan membantu meringankan beban selama pandemi.

Yakni pengadaan kebutuhan yang mendukung daya tahan KPM menghadapi pandemi, seperti belanja kebutuhan pokok atau menambah daya tahan tubuh selama pandemi.

"Gunakan bantuan yang diberikan dengan bijaksana dan tepat guna. Seperti untuk peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar, modal usaha dan sebagian untuk ditabung juga bisa," kata Risma.

Ia mewanti-wanti agar, bantuan yang diberikan tidak untuk membeli rokok. "Hati-hati ini terutama buat bapak-bapak. Jangan untuk membeli rokok. Pakai untuk membeli sembako sehingga meringankan beban selama masa pandemi,” kata Risma mengulangi pesan Presiden.

Dengan bantuan ini, perputaran uang di daerah sangat besar, Risma mencontohkan, untuk Program Sembako/BPNT dengan anggaran Rp3,76 triliun, bila dibagi 514 Kabupaten/Kota maka masing-masing akan mendapatkan Rp60 miliar. "Ini sangat besar dan membantu ekonomi daerah agar tidak turun," katanya.

Pemerintah secara resmi meluncurkan 3 bantuan tunai dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 pada awal tahun 2021 ini. Pemerintah melanjutkan program bantuan tunai untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, dan mendorong pergerakan perekonomian.

Untuk keperluan tersebut, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp110 triliun.

Secara lebih rinci, untuk PKH menjangkau 10 juta KPM dengan total anggaran Rp28,71 triliun.

PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali, dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober 2021) melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN). “Pada bulan Januari, PKH akan disalurkan dengan anggaran sebesar Rp7,17 triliun,” kata Risma.

Untuk Program Sembako/BPNT target penerimanya 18,8 juta KPM dengan anggaran Rp45,12 triliun, yang disalurkan melalui Bank HIMBARA dan agen yang ditunjuk dari Januari - Desember 2021 dengan indeks Rp200.000/bulan/KPM. Total anggaran yang disalurkan pada bulan Januari sebesar Rp3,76 triliun.

Kemudian Bantuan Sosial Tunai disalurkan melalui PT Pos selama 4 bulan (Januari- April 2021) dengan indeks Rp300.000/bulan/KPM. Target penerima untuk Bansos Tunai sebanyak 10 juta KPM dengan anggaran Rp12 triliun. Pada bulan Januari, Bansos Tunai akan disalurkan anggaran sebesar Rp3 triliun.

“Sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan bulan Januari sebesar Rp13,93 triliun,” kata Risma. (*)