TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menetapkan alur pelayaran masuk Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Bungku. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran dan fungsi kedua pelabuhan tersebut sebagai simpul dari mata rantai kelancaran muatan angkutan laut dan darat yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda transportasi di Sulawesi.

Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan dalam sambutannya saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pada Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Bungku, di Bogor, Senin (26/4) menyebutkan kedua pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang cukup strategis dimana lokasinya berada di dekat Morowali yang sebentar lagi akan menjelma menjadi pusat industri.

"Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus mendukung dari segi keselamatan pelayaran dan konektivitas khususnya dalam menjamin kelancaran arus lalu lintas kapal dan logistik dari dan yang menuju Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Bungku," ujarnya.

Oleh karena itu, Hengki menegaskan demi mendukung hal tersebut dan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, maka penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan Pomalaa dan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Bungku perlu segera ditetapkan.

"Semua pihak harus bersinergi untuk segera menyesuaikan penetapan alur ini, dan ini tentunya akan menambah keyakinan investor untuk bisa menggunakan pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi. Dan berkat sinergi yang baik antara seluruh pihak yang terkait maka telah disusun Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Pomalaa dan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Bungku," kata Hengki.

Terkait dengan hal ini, lanjut Hengki maka melalui Focus Group Discussion (FGD) hari ini diharapkan akan mendapatkan saran, masukan dan tanggapan dalam rangka Penetapan Alur Pelayaran, sistem rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan kepentingan di alur pelayaran masuk Pelabuhan Pomalaa Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan Bungku Propinsi Sulawesi Tengah.

Dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, ke depan diharapkan dapat terwujud keteraturan, kelancaran serta keamanan dan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Bungku, serta dapat mendukung peningkatan perekonomian di wilayah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan wilayah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Hengki juga mengatakan, Pelabuhan Laut Pomalaa yang berada di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan Laut Bungku yang berada di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah merupakan juga salah satu dari simpul sistem transportasi yang dapat menunjang perkembangan perekonomian.

"Dengan adanya penetapan alur pelayaran ini selain dapat meningkatkan jalur perekonomian juga diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi di daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah yang dikenal memiliki potensi perikanan dan pertambangan terutama tambang nikel untuk komponen baterai mobil listrik, dimana Indonesia menjadi satu-satunya produsen terbesar di dunia," ujarnya.

Sebagai informasi, FGD Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pada Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Bungku ini dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan dari Kementerian KKP, Perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, Perwakilan Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, Perwakilan TNI AL Pangkalan Palu dan Kendari, serta instansi dan stakeholder terkait lainnya yang juga menghadiri acara secara virtual.

Adapun narasumber dalam acara FGD ini adalah perwakilan dari Direktorat Kenavigasian Kemenhub, perwakilan dari Direktorat Kepelabuhanan Kemenhub, perwakilan dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, dan Surveyor Distrik Navigasi Kelas III Kendari. (*)