Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tingkatkan Kemampuan Auditor, Kemenhub Selenggarakan Revalidasi Auditor ISM Code

Revalidasi bagi para Auditor ISM Code dilaksanakan agar para Auditor mendapatkan update mengenai aturan-aturan terbaru terkait kelaiklautan kapal

Tingkatkan Kemampuan Auditor, Kemenhub Selenggarakan Revalidasi Auditor ISM Code
Kemenhub
Kegiatan Revalidasi Auditor ISM Code Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diselenggarakan selama 4 (empat) hari, mulai Rabu (23/6) hingga Jumat (26/6). 

TRIBUNNEWS.COM - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali di sektor pemerintahan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara harus tetap dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab walaupun tentunya ada beberapa yang harus disesuaikan, termasuk salah satunya tugas sebagai Auditor International Safety Management Code (ISM Code).

Oleh karena itulah, Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan para Auditor ISM Code-nya, dengan menyelenggarakan kegiatan Revalidasi Auditor ISM Code Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang diselenggarakan selama 4 (empat) hari mulai Rabu (23/6) hingga Jumat (26/6).

Dalam sambutan pembukaannya yang dibacakan oleh Kepala Kantor KSOP Kelas I Banten, Capt. Barlett Silalahi, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hermanta menyampaikan bahwa Revalidasi ini diadakan untuk meningkatkan pengetahuan para Auditor ISM Code Ditjen Perhubungan Laut dalam bidang kelaiklautan kapal, khususnya bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Persyaratan manajemen keselamatan kapal terdiri dari 16 elemen yang terbagi menjadi 12 elemen bagian A dan 4 elemen bagian B, yang kesemuanya merupakan rangkaian pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang diperuntukkan bagi perusahaan/operator kapal, maupun terhadap kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan/operator kapal tersebut dengan tujuan menyediakan standar untuk pengelolaan dan pengoperasian kapal yang aman serta untuk pencegahan pencemaran,” jelas Hermanta dalam sambutannya

Menurut Hermanta, Pandemi Covid-19 menimbulkan kendala baru dalam kegiatan audit Sistem Manajemen Keselamatan, seperti misalnya keterbatasan menuju lokasi perusahaan atau kapal yang akan diaudit, maupun adanya penutupan atau lockdown pada obyek yang akan diaudit untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Terkait hal ini, lanjut Hermanta, Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah mengeluarkan panduan melalui Circular Letter No.4204/Add.19 tanggal 2 Juni 2020 tentang Coronavirus (Covid-19) - Guidance for Flag States Regarding Surveys and Renewals of Certificates During the Covid-19 Pandemic, di mana disebutkan bahwa Pemerintah Negara Bendera Kapal dapat melakukan beberapa upaya terkait pengawasan kelaiklautan kapal, termasuk pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal, untuk memastikan kapal dapat tetap beroperasi dengan normal di tengah Pandemi Covid-19.

“Dengan demikian, selama pandemi ini pemilik kapal dapat memperpnjang sertifikat untuk sementara waktu. Selain itu, audit juga dapat dilakukan secara virtual apabila perusahaan atau kapal yang menjadi obyek audit tidak dapat dikunjungi secara fisik sementara sertifikat sudah memasuki jatuh tempo batas waktu pengukuhan atau pembaruan sertifikat, tentunya dengan tetap memperhatikan pemenuhan 16 elemen dari Safety Managemen Code,” urai Hermanta.

Selain itu, isu baru yang juga dihadapi akibat Pandemi Covid-19 ini adalah kerentanan penggunaan perangkat lunak atau sistem aplikasi di kapal.

“Sekarang ini sudah semakin banyak teknologi dan sistem aplikasi yang digunakan untuk mendukung operasional kapal, untuk itu penting bagi perusahaan dan awak kapal untuk memastikan teknologi dan sistem aplikasi yang digunakan di kapal dapat berjalan dengan baik,” tegas Hermanta.

Terkait hal tersebut, Ditjen Perhubungan Laut juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 35 Tahun 2020 tentang Pengembangan Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal untuk Penanganan Risiko pada Sistem Jaringan Maya (Cyber Risk Management).

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas