TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi laju penyebaran Virus Covid-19 yang masih terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah melalui penyediaan ruang isolasi terpusat dengan kapal penumpang yang tengah berhenti beroperasi sementara waktu (port stay) karena adanya kebijakan pembatasan perjalanan. Hal ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah Pusat, BUMN dan Pemerintah Daerah di tengah Pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo dalam Kegiatan Media Relation Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengusung tema “Dukungan Transportasi Laut Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Program Penyelenggaraan Kapal sebagai Tempat Isolasi Terpusat”.

"Penggunaan kapal penumpang yang dioperasikan PT Pelni sebagai tempat isolasi terpusat bagi para pasien penderita Covid-19 tanpa gejala/asimptomatik ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah berharap dengan adanya kapal penumpang sebagai tempat isolasi apung pasien Covid-19 akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia," ujar Dirjen Agus.

Saat ini terdapat 5 (lima) lokasi kapal sebagai Isolasi Terpusat. Kelima lokasi tersebut masing-masing Pelabuhan Makassar yang menjadi lokasi isolasi pertama, dengan kapal penumpang PT. Pelni, KM. Umsini, disusul dengan 4 (empat) lokasi lainnya, yaitu Pelabuhan Bitung dengan kapal KM. Tatamailau, Belawan dengan KM. Bukit Raya, Pelabuhan Sorong dengan KM. Sirimau, Pelabuhan Jayapura dengan KM. Tidar.

Dengan kolaborasi beberapa pihak, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkes, BNPB, BUMN, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait, kelima Kapal ini memiliki fasilitas isolasi yang cukup memadai seperti tempat tidur, kru kapal, alat kesehatan, APD untuk crew kapal, tenaga kesehatan, tenaga keamanan, konsumsi dan penanganan limbah medis.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Mugen Sartoto mengatakan isolasi terpusat di (empat) lokasi lainnya, yaitu Pelabuhan Bitung dengan kapal KM. Tatamailau, Belawan dengan KM. Bukit Raya, Pelabuhan Sorong dengan KM. Sirimau, Pelabuhan Jayapura dengan KM. Tidar akan segera dimulai.

"Mudah-mudahan mereka hari Jumat siap menerima pasien pertama. Mulai kemarin dan hari ini sudah mempersiapkan perlengkapan di atas kapal," ujarnya.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga masih memberikan kesempatan apabila terdapat daerah lain yang membutuhkan kapal digunakan sebagai isolasi terpusat sehingga pengawasan kondisi masyarakat yang melakukan isolasi akibat terpapar Covid-19 dapat dilakukan secara intensif dan tidak beresiko menyebarkan Covid-19 kepada orang lain.

"Untuk Lampung masih dalam proses kerjasama dan sudah ada juga masuk permohonan dari Pemda Bangka Belitung dan Manggarai Barat. Di Bangka ada keterbatasan kedalaman pelabuhan, jadi sedang kita bicarakan masalah itu," ungkapnya.

Direktur Utama PT Pelni, Insan Purwarisya L Tobing mengatakan dalam kondisi pandemi, pemerintah berharap pergerakan masyarakat dibatasi dan kebetulan beberapa pemda membatasi memperketat turunnya penumpang di pelabuhan sehingga jumlah penumpang turun drastis menyisakan 20-30 persen. Hal ini dinilai tidak efisien dari kontrak yang ada.

"Jadi dengan adanya isolasi terpusat menggunakan kapal yang portstay ini membuat kapal menjadi efisien dan efektivitas berjalan," ujarnya.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Perhubungan yang telah mewujudkan program isolasi apung.

"Bahkan ini menjadi sorotan dunia, sudah ada media internasional yang meliput sampai ke dalam kapal," ujarnya.

Dia menyampaikan situasi Makassar yang cukup mengkhawatirkan adalah cluster rumah yang diawali oleh cluster perjalanan. Tak sedikit masyarakat yang ditemukan meninggal dunia saat tengah menjalani isolasi di rumah. Oleh karena itu kehadiran isolasi apung ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para penderita Covid-19 untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Dia menjelaskan, penanganan Covid-19 di Kota Makassar dilakukan dari hulu ke hilir dan diberi nama "Makasar Recover" yang merupakan protokol kedaruratan berbasis smart dan digital di mana isolasi apung menjadi salah satu bagian di dalamnya dengan tujuan memisahkan yang sehat dengan yang sakit, agar dapat memutus mata rantai penularan virus.

Sebagai informasi, isolasi terpusat ini merupakan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Kemenhub dengan para pemerintah daerah melingkupi penyediaan kapal dan infrastrukturnya. Selanjutnya, kerja sama operasional penyediaan nakes, alat kesehatan dan lain sebagainya, antara Pemda dengan Kemenkes dan BNPB. (*)