TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia menyodorkan empat isu prioritas untuk diusung Presidensi Indonesia di ajang G20 Tahun 2022 untuk bidang Ketenagakerjaan dengan tajuk Improving the Employment Condition to Recover Together (Memperbaiki Kondisi Ketenagakerjaan untuk Kembali Pulih Bersama).

Keempat isu priortas yang akan diajukan dalam forum G20 tersebut yakni Sustainable Job Creation Towards Changing World of Work (Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Dunia Kerja); Inclusive Labour Market and Job Quotas for people with Disabilities (Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Kuota Kerja bagi Penyandang Disabilitas); Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity (Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan); dan Adaptive Labour Protection in the Changing World of Work (Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja).

"Kita semua sudah melalui banyak diskusi dalam rangka kurasi, pengayaan, dan pemantapan keempat isu tersebut untuk bisa sampai ke hari ini," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Persiapan Pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 Presidensi Indonesia 2022 di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Anwar Sanusi menambahkan, sejalan empat isu prioritas tersebut, maka diperlukan pendekatan dan sasaran kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pasar kerja yang berkelanjutan dan inklusif; meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja; serta memastikan perlindungan yang adaptif bagi semua pekerja di masa pemulihan dan era otomatisasi.

"Pendekatan lainnya yakni meningkatkan aksi kolektif global dalam rangka pemulihan sektor ketenagakerjaan akibat pandemi," ujar Anwar Sanusi

Menurut Anwar Sanusi, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan secara global. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kehilangan jam kerja sebesar 8,8 persen atau setara dengan 225 juta pekerjaan penuh waktu.

"ILO memperkirakan bahwa pengangguran global meningkat sebesar 33 juta dan tingkat pengangguran meningkat sebesar 1,1 persen," katanya.

Tantangan besar lainnya, lanjut Anwar Sanusi, adalah perubahan pasar tenaga kerja karena revolusi industri dan transformasi teknologi. Banyak ahli melihat pandemi COVID-19 telah secara masif mempercepat proses otomatisasi melalui transisi digital dan penyesuaian terhadap proses produksi.

"Ekonomi digital memperlebar proporsi tenaga kerja informal, yang perlu perhatian terhadap pemenuhan standar dan norma kerja layak (decent work), " katanya.

Di sisi lain, kondisi kerja penyandang disabilitas juga menjadi perhatian besar. Berdasarkan data WHO dan World Bank Report on Disability tahun 2011, lebih dari 15 persen dari total populasi global atau setara dengan 1 miliar orang hidup dengan disabilitas, dan 3 persennya adalah orang-orang yang menyandang disabilitas cukup serius.

Anwar Sanusi mengungkapkan, jumlah yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa masalah ini membutuhkan perhatian kita bersama untuk memberikan mereka akses peningkatan keterampilan dan akses pasar tenaga kerja yang lebih luas, serta perlindungan yang memadai di tempat kerja, sehingga penyandang disabilitas memiliki daya saing dan produktivitas yang setara di pasar kerja lokal maupun global.

"Dengan demikian, kelompok masyarakat disabilitas memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam proses pembangunan," kata Anwar Sanusi.

Anwar Sanusi menyatakan, Menaker Ida Fauziyah telah memberi arahan agar Forum G20 mampu menghasilkan komitmen Bersama, serta strategi-strategi efektif dan konkrit dalam memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lapangan perkerjaan baru yang lebih accessible, sustainable, dan inclusive.

"Semoga proses yang telah kita lalui dan apa yang telah kita upayakan dapat menghasilkan hal yang tidak hanya mengedepankan kepentingan Indonesia dan negara-negara anggota G20, tetapi juga dapat mewakili ASEAN dan global," ujar Anwar Sanusi.(*)