Kemenhub Berdayakan Nelayan Depapre Manfaatkan Usaha Jasa Terkait Kepelabuhanan
Pemberdayaan dan pembinaan usaha serta sosialisasi keselamatan pelayaran kepada nelayan ini dilakukan sebagai salah satu strategi optimalisasi Tol Lau
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui KSOP Kelas II Jayapura melakukan pemberdayaan dan pembinaan usaha serta sosialisasi keselamatan pelayaran kepada nelayan yang dilaksanakan di Pelabuhan Lama Dermaga Waiya Distrik Depapre, Jayapura Papua. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi optimalisasi Tol Laut di Papua.
Kepala KSOP Kelas II Jayapura Capt. Roni Fahmi bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura Rudi Abdiner Saragih yang hadir mewakili Bupati Jayapura melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatkan kualitas hasil tangkapan dan keselamatan berlayar serta manajemen pelayaran yang profesional.
"Kegiatan ini merupakan implementasi dari tujuan umum yaitu semangat percepatan pembangunan melalui Program Strategis Nasional Tol Laut dan tujuan khusus yaitu pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat pesisir dan nelayan teluk tanah merah Depapre," ujar Capt Roni.
Menurutnya, kegiatan pemberdayaan dan pembinaan ini sangat diperlukan karena untuk kecakapan dan keterampilan dalam pengoperasian kapal pelayaran rakyat dan kapal penangkapan ikan harus sesuai dengan standar keselamatan dan prosedur pengoperasian kapal di laut.
"Kegiatan yang terlaksana atas kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura ini terdiri dari sosialisasi keselamatan pelayaran bagi nelayan tradisional, pembagian alat keselamatan Life Jacket (pelampung) dan lampu pengawas atau penuntun kapal nelayan serta pengukuran kapal nelayan dibawah GT 7 untuk surat kapal atau pas kecil sebagai legalisasi kepemilikan kapal," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura Rudi Abdiner Saragi menyambut gembira dan antusias dengan program kerja sama ini. Kegiatan ini adalah implementasi nyata dari program percepatan pembangunan di Kabupaten Jayapura, yaitu tindak lanjut dioperasikannya Pelabuhan Depapre.
"Kegiatan ini sangat bermanfaat dan tentu dapat meningkatkan produktivitas nelayan Depapre dalam mencapai hasil tangkapan laut untuk mendukung komoditi unggulan daerah yaitu sektor kelautan dan perikanan. Komoditi unggulan inilah yang kemudian dapat menjadi muatan tol laut dan perintis dalam menunjang Program Tol Laut Nasional. Program Tol Laut inilah yang akan menjadi penghubung antara market dan 39 kelompok nelayan yang sudah terbentuk di Depapre," ujarnya.
Selaras dengan itu Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jayapura juga mengapresiasi kegiatan dari Kementerian Perhubungan melalui salah satu UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu KSOP Kelas II Jayapura yang terjun langsung bersama masyarakat nelayan dan pesisir, hal ini dapat dilihat bagi antusiame masyarakat yang hadir dan juga manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Akademisi Uncen dan juga Ketua Analisis Papua Strategis dari sebuah komunitas riset profesional Papua Laus Rumayom turut hadir dan sangat mengapresiasi kegiatan ini.
"Hal ini tentu harus disambut dan terus didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk sinergi dan mendukung Program Bapak Presiden Joko Widodo, kedepannya dibutuhkan data dan kesiapan para nelayan teluk tanah merah dalam meningkatkan komoditi unggulan di sektor kelautan dan perikanan bahkan sampai pada level ekspor," ujar Laus Rumayom yang juga sebagai Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Tahun 2021.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat polair Polres Kabupaten Jayapura, Kapolsek Depapre, Kadistrik Depapre, Kadistrik Yokari, Kadistrik Demta, Kadistrik Ravenirara, dan juga Kepala BPJS Kesehatan Papua, Kepala Cabang PT. PELNI dan PT. SBN serta para Kasi di lingkungan KSOP Kelas II Jayapura.
Kemudian turut hadir stakeholders Pelabuhan Depapre lainnya para pengurus koperasi TKBM Sinar Pauw, para kelompok masyarakat nelayan dan pesisir, kelompok pelayaran rakyat dan juga masyarakat teluk tanah merah bahkan Ketua Dewan Adat Suku dan para Ondoafi/Ondofolo.(*)