TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Berdasarkan hasil evaluasi semester 1 (satu) tahun 2022, pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut telah mengangkut muatan sebanyak 13.110 Teus, yang berarti terjadi kenaikan jumlah muatan sebesar 21 persen dan capaian voyage 29%.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam acara Rapat Koordinasi Tol Laut yang diselenggarakan sejak kemarin (23/8) hingga hari ini (24/8/2022).

“Ini berarti terdapat peningkatan kinerja Tol Laut, di mana tahun ini lebih efektif jika dibandingkan dengan capaian semester 1 (satu) pada tahun lalu,” ujar Dirjen Arif.

Mengangkat tema 'Mewujudkan Tol Laut yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi', Rakornas ini diselenggarakan sebagai wadah pertemuan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama menyiapkan langkah-langkah perbaikan dalam pemanfaatan kapal Tol Laut sehingga pelaksanaannya di tahun 2023 lebih optimal.

Dirjen Arif berharap kegitan Rakornas yang diselenggarakan setiap tahun sekali ini dapat menumbuhkan kesadaran kita bersama akan pentingnya program Tol Laut.

“Penyelenggaraan Tol Laut tentunya memberikan banyak manfaat seperti konektivitas transportasi laut di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (T3P) untuk memberikan pelayanan distribusi barang, membangkitkan perekonomian, menjaga ketersediaan barang dan turut menggali potensi unggulan daerah yang bisa didistribusikan ke luar daerah tersebut,” terang Arif.

Namun demikian, lanjut Arif, penyelenggaraan Tol Laut tentunya tidak terlepas dari keterbatasan yang menjadi hambatan, antara lain keterbatasan jaringan Internet di wilayah T3P yang menyebabkan para pelaku usaha di daerah kesulitan mengakses aplikasi Sitolaut, keterbatasan jumlah kontainer dan armada, fasilitas bongkar muat di pelabuhan pada wilayah T3P yang kurang memadai, kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi, serta adanya beberapa Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam pemanfaatan komoditi unggulan daerah sehingga muatan balik kapal Tol Laut kurang optimal.

“Oleh karena itulah pada Rakornas ini kami mengundang Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Unit Penyelenggara Teknis dan para Operator, serta Asosiasi dan Stakeholder terkait untuk bersama-sama bertukar pikiran dan masukan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga kita dapat mewujudkan Tol Laut yang efektif, efisien untuk meningkatkan perekonomian negara, khususnya mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi,” tutur Arif.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut pada tahun 2022 mengalami perkembangan, dengan adanya penambahan trayek di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Saat ini, menurut Capt. Ginting, program tol laut melayani 33 trayek yang dilayani dengan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 130 pelabuhan. Adapun muatan berangkat terbanyak yang diangkut oleh Kapal Tol Laut di antaranya semen, beras, air mineral, dan minuman ringan.

Sedangkan komoditi muatan balik terbanyak di antaranya adalah kayu, kopra, rumput laut, batang pohon kelapa, dan arang.

Capt. Ginting berharap, Program Tol Laut dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah dari pelabuhan pangkal sampai daerah T3P.

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga hingga menjaga stabilitas harga jual barang yang diangkut oleh kapal Tol Laut di daerah T3P.

“Kita akan terus mengupayakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pembangunan infrastruktur guna mendorong geliat pertumbuhan perekonomian, meningkatkan investasi dan memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia,” tegasnya.