TRIBUNNEWS.COM - Ketahanan pangan, percepatan tersedianya energi terbarukan, digitalisasi pada sejumlah aspek kehidupan, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga penguatan program penelitian dan pengembangan menjadi tantangan riel pembangunan nasional era terkini dan di masa depan.

Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) mendorong pemerintah dan semua elemen bangsa bersepakat memprioritaskan respons negara-bangsa terhadap semua tantangan riel itu.

Ragam tantangan riel itu mengemuka seturut perubahan zaman. Sebagai buah dari perubahan, semua tantangan itu tak terelakan sehingga mendorong semua elemen negara-bangsa beradaptasi.

Respons dan penyikapan terhadap ragam tantangan baru itu harus konsisten dan berkelanjutan. Karena itulah negara-bangsa butuh PPHN sebagai penunjuk arah pembangunan nasional.

Dalam konteks mewujudkan kemampuan negara-bangsa untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, PPHN praktis menjadi keniscayaan. Idealnya, PPHN dipahami sebagai pijakan politik negara-bangsa mewujudkan kesejahteraan warga bangsa di tengah perubahan zaman.

Sebab, dengan selalu berpijak pada PPHN, negara dimampukan untuk melaksanakan kewajibannya mewujudkan kesejahteraan. Agar negara dapat mewujudkan kesejahteraan segenap warganya, politik pembangunan harus selalu mengacu pada politik kesejahteraan itu, siapa pun pemimpin atau presidennya.

Sebab, kepatuhan pada PPHN-lah yang akan memastikan kemampuan negara-bangsa beradaptasi dengan perubahan zaman yang nyata-nya telah menghadirkan ragam tantangan baru itu. PPHN pula yang akan mewajibkan setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk selalu fokus dan berorientasi pada upaya menjawab semua tantangan riel itu.

Kebutuhan negara akan PPHN era terkini dan di masa depan sangat relevan. Alasan utamanya, tantangan yang dihadapi tidak ringan dan juga cukup beragam. Jawaban terhadap ragam tantangan itu butuh proyeksi, perencanaan, dan kerja yang berfokus serta berkelanjutan.

Maka, harus terwujud konsistensi kepatuhan pada PPHN sebagai pijakan. Artiya, jangan sampai tampilnya pemerintahan baru membelokan fokus dan orientasi pembangunan nasional.

Semua orang sudah merasakan ekses perubahan iklim karena dampaknya terjadi pada semua aspek kehidupan. Suhu bumi yang naik tak hanya menyebabkan naiknya temperatur bumi, melainkan juga mengubah pola iklim. Perubahan itu tentu menghadirkan persoalan sekaligus menjadi tantangan.

Tantangan riel paling utama bagi negara-bangsa adalah menjaga dan merawat ketahanan pangan. Agenda ini perlu mendapat perhatian khusus, karena perubahan pola iklim dengan segala eksesnya berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional di masa depan.

Generasi muda juga patut menggarisbawahi agenda ini karena perubahan iklim merusak pola tanam. Karena alasan ini, aspek ketahanan pangan nasional di masa depan ditetapkan dalam PPHN, agar setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah, taat dan konsisten bekerja mewujudkan ketahanan pangan.

Sebagaimana dipahami bersama, perubahan iklim menyebabkan terjadinya kekacauan pola musim yang berdampak signifikan pada sektor pertanian tanaman pangan.

Dari aspek kesuburan, daya dukung lahan terus menurun. Hasil penelitian para ahli juga menyebutkan bahwa dari aspek volume, ketersediaan air pun semakin berkurang dengan kualitas yang terus menurun. Belum lagi munculnya faktor gangguan lain terhadap tanaman padi seperti hama wereng batang coklat.