TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, di Kediaman Dinas Ketua MPR RI.

Membahas berbagai antisipasi menghadapi perekonomian global pada tahun 2023 diprediksi akan suram yang berimbas kepada krisis pangan, energi, hingga finansial.

Selain disebabkan karena imbas pandemi Covid-19, juga ditambah masih adanya konflik militer yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina serta potensi ketegangan China dengan Taiwan.

Agar Indonesia tidak terdampak, diperlukan terobosan kebijakan yang 'out of the box', dengan menitikberatkan pada kesiap-siagaan desa sebagai benteng penjaga pertahanan kedaulatan pangan, energi, hingga finansial.

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperbesar alokasi dana desa yang saat ini dalam APBN 2023 dialokasikan mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 Desa di 434 Kab/Kota.

Dengan menambah besar alokasi dana desa, setiap desa jadi bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar.

"Pemanfaatan dana desa juga harus diatur agar lebih fleksibel. Sehingga selain bisa digunakan untuk bantuan permodalan kepada BUMDes dan dana operasional pemerintahan desa, dana desa juga bisa digunakan untuk mendukung berbagai program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti menggerakan sektor ekonomi kreatif masyarakat desa, menggerakan sektor pertanian yang menjadi keunggulan desa, hingga memaksimalkan potensi sektor energi baru terbarukan desa," ujar Bamsoet usai menerima Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, di Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, desa memiliki peran strategis dalam menangkal krisis pangan.

Mengingat produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa mencapai 35,94 juta jiwa. Proporsi penduduk desa juga mencapai 71 persen dari populasi penduduk Indonesia. Artinya, produsen dan konsumen pangan sebagian besar tinggal di pedesaan.

"Pengembangan energi terbarukan di pedesaan sangat relevan dikaitkan dengan ancaman krisis energi global. Mengingat desa memiliki pasokan potensi sumber energi terbarukan yang sangat berlimpah, seperti biomassa, biogas, air, matahari (surya), dan angin. Saat ini diperkirakan dari potensi energi surya 207 gigawatt (GW) baru terpasang sekitar 0,15 GW (0,07 persen). Potensi energi angin 60,6 GW, baru terpasang sekitar 0,15 GW (0,25 persen). Sedangkan potensi energi air sebesar 75 GW, baru terpasang sekitar 6,08 GW (8,1 persen)," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, potensi suramnya perekonomian global terlihat dalam laporan terbaru World Economic Outlook edisi Oktober 2022.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2023 sebesar 2,7 persen, lebih rendah 0,2 persen poin dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan IMF pada Juli 2022 yang sebesar 2,9 persen.

Proyeksi pada Juli 2022 itu pun sudah turun sebesar 0,7 persen poin dibandingkan proyeksi yang dirilis April 2022 yang sebesar 3,6 persen.

"Terbukti sejak menghadapi krisis 1998, krisis 2008, dan krisis 2020, desa dan UMKM senantiasa menjadi tulang punggung penjaga perekonomian nasional. Karena itu, tidak salah jika dalam menghadapi potensi krisis 2023, pemerintah sejak saat ini sudah memberikan perhatian lebih terhadap desa dan UMKM melalui penambahan alokasi dana desa. Saat ini saja, dengan jumlah UMKM mencapai 64 juta unit yang tersebar di berbagai pedesaan, mampu berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai lebih dari 61 persen atau setara dengan Rp 574 triliun," pungkas Bamsoet. (*)