TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan masih tingginya tingkat kepuasaan dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagaimana ditunjukan berbagai lembaga survei nasional, menunjukan bahwa sebagai pemimpin, Presiden Joko Widodo memiliki leadership dan sense of crisis yang sangat kuat. Sehingga bisa tetap mendapatkan kepercayaan yang besar dari rakyat.

Hasil survei Poltracking yang dipublikasikan pada Kamis (8/12/22) mencatat tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 73,2 persen. Meningkat dari survei Poltracking pada Agustus 2022 sebesar 67 persen. Sementara Lembaga Survei Indonesia pada Oktober 2022 mengungkapkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi sangat tinggi mencapai 74,2 persen, meningkat dari September 2022 sebesar 64,8 persen.

"Survei lainnya dari Litbang Kompas pada September - Oktober 2022 melaporkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 62,1 persen. Sementara pada survei Indikator politik pada September - Oktober 2022 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo sebesar 62,6 persen. Besarnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukan bahwa saat ini berbagai program pembangunan dan roda pemerintahan yang dijalankan Presiden Joko Widodo sudah mencerminkan kepentingan rakyat," ujar Bamsoet saat menjadi narasumber dalam Rilis Temuan Survei Nasional dari Poltracking Indonesia mengenai Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, secara virtual di Jakarta, Kamis (8/12/22).

Turut hadir antara lain, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Utusan Khusus Presiden Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan sekaligus Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi II DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berkat kerja cerdas Presiden Joko Widodo, perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh ditengah proyeksi pertumbuhan ekonomi dan situasi global yang sedang suram. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I tahun 2022 mencapai 5,01 persen (year on year), dan terkontraksi 0,95 persen (quarter to quarter). Pada kuartal II tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen (year on year). Secara kuartal ke kuartal (quarter to quarter), juga tumbuh positif sebesar 3,72 persen

"Pada kuartal III tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,72 persen (year on year), dan tumbuh 1,81 persen secara kuartal ke kuartal. Menjadikan secara umum, kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 menunjukkan hasill yang memuaskan. Bahkan IMF memandang Indonesia sebagai titik terang di tengah kesuraman ekonomi global," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 pada kisaran 4,5 hingga 5,3 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5 hingga 5,3 persen, dan akan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 4,7 hingga 5,5 persen. Sebagai perbandingan, Danareksa Research Institute memproyeksikan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan tumbuh pada kisaran 4,91 hingga 5,26 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,11 hingga 5,28 persen, dan pada tahun 2024 tumbuh dalam kisaran 5,2 hingga 5,35 persen.

"Optimisme proyeksi ekonomi didorong oleh beberapa faktor. Antara lain, tingginya tingkat konsumsi rumah tangga yang menurut data BPS mencapai 5,4 persen. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 57 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Hilirisasi dan perbaikan iklim investasi pada berbagai sektor perekonomian, misalnya di sektor otomotif, dimana pertumbuhan investasi pada mesin dan kendaraan komersial masing-masing sebesar 36,5 persen dan 17,1 persen (year on year). Demikian juga kredit perbankan yang tumbuh 11 persen turut mendukung pemulihan investasi pada kuartal III tahun ini," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, faktor lainnya yakni pengendalian inflasi serta perluasan program perlindungan sosial, antara lain melalui peningkatan subsidi energi, bantuan subsidi upahan dan Bantuan Langsung Tunai atau BLT, dan Bansos Pemda. Serta pemerataan pemulihan perekonomian pada berbagai sektor, tidak hanya dari sisi konsumsi, namun juga dari sisi produksi. Berdasarkan catatan BPS, seluruh sektor produksi berhasil tumbuh positif di kuartal III tahun 2022, di mana sektor manufaktur yang menjadi sektor unggulan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8 persen.

"Ditengah berbagai optimisme, pemerintah harus terus melakukan pemberdayaan UMKM sebagai sendi perekonomian nasional. UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi. Pemerintah juga perlu terus mendorong konsumsi rumah tangga sebagai poros roda pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga dapat distimulasi oleh pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong konsumsi masyarakat, seperti bantuan sosial, BLT dana desa, subsidi dan program keluarga harapan, yang semuanya dilakukan dengan tepat sasaran," pungkas Bamsoet. (*)