TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memuji langkah Menteri Sosial dalam menertibkan dan mengelola keuangan di Kementerian Sosial. Apresiasi ini disampaikan setelah serangkaian pengujian dan audit yang dilakukan selama dua tahun terakhir.

“Kita uji (laporan keuangan) bagaimana kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan kami menyampaikan bahwa terhadap perubahan yang luar biasa di Kemensos saat ini, patut diapresiasi oleh pemerintah, oleh masyarakat,” kata Anggota III BPK Achsanul Qosasi saat memberikan keterangan di hadapan media di Kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Nomor 28, Kamis (23/2).

BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap belanja yang dilakukan Kementerian Sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial. Hasilnya, terdapat perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan pengelolaan keuangan di tahun-tahun sebelumnya.

“Menurut kami, terhadap belanja yang dilakukan, penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini sudah tidak seperti dua tiga tahun yang lalu. Ada perbaikan yang luar biasa,” ucapnya.

Dua tahun yang lalu, BPK menurunkan Opini terhadap Laporan Keuangan Kemensos dari WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Namun dengan perbaikan yang saat ini sudah dilakukan, Achsanul optimis Kemensos akan kembali mendapatkan opini yang lebih baik.

“Dengan kondisi yang saat ini dilakukan perbaikan oleh Bu Risma. Belanja-belanja juga sudah semakin baik, dan Insya Allah Kemensos bisa kembali kepada opini yang baik dan benar. Dan inilah yang kami hadir ke Bu Risma untuk menyampaikan beberapa catatan terhadap hal-hal yang penting untuk dipertahankan dan juga yang harus dilakukan demi transparansi dan akuntabilitas,” kata penerima penghargaan The Inspiring Financial Governance Auditor 2019 Majalah Property and Bank Tahun 2019 ini.

Lebih lanjut, Achsanul mengatakan Kemensos berhasil menyelesaikan anggaran yang tidak tersalurkan menjadi tepat salur. “Dulu sekitar 4 triliun yang tidak tersalurkan, dan hampir membuat Kemensos turun opininya. Tapi saat ini, dari 98 triliun hanya 165 miliar yang tidak tersalurkan dan uangnya pun sudah kembali kepada negara. Ini yang kita apresiasi,” ujarnya.

Achsanul juga mengacungi jempol kesigapan Kemensos dalam menyediakan informasi dan data yang diminta oleh auditor. Menurutnya, hal ini sangat membantu proses pemeriksaan. Ia berharap Kemensos dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan perbaikan laporan keuangannya di masa depan.

“Saya ucapkan selamat kepada Bu Risma. Mudah-mudahan ini, terhadap perbaikan laporan keuangan di Kemensos, Ibu Risma tetap pertahankan kedepan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan pemeriksaan oleh BPK terhadap laporan keuangan Kemenso tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, namun dapat dilakukan beberapa kali.

“Ini adalah penyerahan hasil pemeriksaan dan kami juga menyerahkan dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan lagi. Jadi di Kemensos ini itu pemeriksaannya bukan hanya sekali, tapi satu tahun itu bisa dua sampai tiga kali,” katanya.

Adapun Kemensos dan BPK menggelar acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 Lanjutan Tahun 2022 Kementerian Sosial dan Instansi Lain Terkait di Provinsi Dki Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara dan Penyerahan Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2022 Unaudited.

Turut hadir pada acara ini Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Ahmad Adib Susilo, Kepala Auditorat III Triyantoro, Kepala Sub Auditorat III B 1 Galung Sahat Aritonang, Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Sosial RI, serta Tim Auditor BPK RI.