TRIBUNNEWS.COM - Penyebarluasan informasi sasaran dan kebijakan rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 terus berlanjut. Melalui Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 pada Rabu (15/3/2023) di Provinsi Gorontalo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta dukungan dan partisipasi aktif Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim sangat ditentukan oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), dimana target penurunan emisi GRK pada sektor FOLU yaitu sebesar 60 persen.

Hal ini menunjukan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi GRK dari sektor FOLU menjadi kunci keberhasilan Indonesia untuk mewujudkan komitmen kepada dunia dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

“Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi gas rumah kaca sama atau lebih tinggi dari tingkat emisiyang dihasilkan dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dasar pijakannya adalah Pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management); Tata kelola lingkungan yang baik (Environmental Governance); dan Tata kelola karbon yang baik (Carbon Governance),” jelas Ruandha

Ruandha menambahkan bahwa FOLU Net Sink 2030 dapat dicapai melalui 15 aksi  mitigasi sektor FOLU, yaitu: Pengurangan laju deforestasi lahan mineral; Pengurangan laju deforestasi lahan gambut; Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral; Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut; Pembangunan hutan tanaman; Sustainable forest management; Rehabilitasi dengan rotasi; Rehabilitasi non rotasi; Restorasi gambut; Perbaikan tata air gambut; Konservasi keanekaragaman hayati; Perhutanan sosial; Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian; Pengembangan dan konsolidasi hutan adat; dan Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Lebih lanjut, Ruandha menyebutkan target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia melalui Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah tercapainya tingkat emisi Gas Rumah Kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

Ruandha menilai upaya pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 perlu didukung dengan peran dan partisipasi aktif pemerintah daerah sebagai mitra strategis KLHK. Ruandha meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dapat memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 khususnya berfokus pada pencegahan deforestasi.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan dukungan penuh terhadap pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam dokumen RPD 2023-2026 telah memasang target penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang terverifikasi dari sektor kehutanan dan limbah sebesar 0,9% di tahun 2026.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Syukri J. Botutihe menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo pada sektor kehutanan juga telah berpihak pada pengendalian perubahan iklim.

”Kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo telah memperhatikan aksi pengendalian perubahan iklim yakni dengan meningkatkan pengelolaan dan nilai manfaat sumberdaya hutan dan lingkungan, meningkatkan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, pembangunan dan pelestarian hutan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti rehabilitasi hutan dan lahan kritis, restorasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta secara rutin melakukan pengamanan dan perlindungan hutan melalui patroli keamanan hutan,” tutur Syukri

Syukri menambahkan bahwa untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi pengendalian perubahan iklim di Provinsi Gorontalo juga telah didukung dengan tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Gorontalo serta terbentuknya tim koordinasi dan kelompok kerja penyusunan RAD-GRK Provinsi Gorontalo yang disahkan melalui SK Gubernur Gorontalo Nomor 185/20/IV/2012, dengan melibatkan beberapa perangkat daerah terkait, unsur perguruan tinggi, LSM, BUMN/BUMD, kemasyarakatan, dan organisasi.

Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Gorontalo diawali dengan penyampaian laporan oleh Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Erik Teguh Primiantoro selaku penanggung jawab kegiatan sosialisasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja oleh empat bidang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu: Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari oleh Drajad Kurniadi; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon oleh Junediyono; Bidang III Konservasi oleh Wiratno; dan Bidang V Instrumen dan Informasi oleh Syaiful Anwar.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini disertai dengan sesi tanggapan dan diskusi, kemudian diakhiri dengan penyampaian rangkuman (wrap up). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli LHK Bidang Energi, Winarni D Monoarfa dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo, Faizal Lamakaraka. Para peserta sosialisasi berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo, UPT lingkup KLHK di Provinsi Gorontalo, KPH di Provinsi Gorontalo, OPD Pemprov dan Kab/Kota se-Sulawesi Barat, para narasumber, akademisi, dan mitra kerja KLHK.

Kegiatan ini diharapkan dapat menggugah, menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya pengendalian perubahan iklim bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan global.(*)