TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Malaysia, Singapura dan Jepang menghadiri pertemuan 3rd Extraordinary Session of Implementation Committee Meeting on the Joint Hydrographic Survey of the Straits of Malacca and Singapore yang diselenggarakan oleh Malacca Straits Council (MSC) bertempat di Hotel M Singapura.

Pertemuan yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari sejak hari ini (26/4) sampai dengan besok (27/4) diselenggarakan untuk membahas implementasi peningkatan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura, yang merupakan hasil kerja sama yang kuat antara Pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan MSC, di bawah mekanisme Pasal 43 UNCLOS.

Kegiatan yang diinisiasi pada Pertemuan TTEG ke-39 di Langkawi, Malaysia pada tahun 2014 lalu ini dibagi ke dalam 2 (dua) Tahap. Tahap pertama adalah pelaksanaan survey hidrografi di 5 (lima) area kritis di Selat Malaka dan Selat Singapura dan telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2015. Sementara Tahap ke-2 dilaksanakan untuk melakukan survey hidrografi di sepanjang Skema Pemisahan Lalu Lintas di Laut (TSS) yang memiliki kedalaman kurang dari 30 meter. Tahap ke-2 ini rencananya dilaksanakan mulai tanggal 2017 hingga tahun 2020, yang kemudian diperpanjang hingga tahun 2023 karena pandemic Covid-19.

Pada pertemuan ini, Delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pushidrosal dipimpin oleh Kasubdit Perambuan dan Perbengkelan Direktorat Kenavigasian, Yudhonur Setyaji P. Sedangkan Delegasi Malaysia dipimpin oleh Arumugam, Delegasi Singapura dipimpin oleh Thai Low, Delegasi MSC dipimpin oleh Kenji Nagamatsu, Delegasi Japan Hydrographic Association dipimpin oleh Tomokata Ito, dan Delegasi Aero Asahi Corporation dipimpin oleh Shouichi Kokuta.

Yudho mengatakan, proyek Survey Hidrografi bersama ini merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

“Dengan melakukan survey ini, kita bisa memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi dasar laut dan kedalaman air di Selat Malaka dan Selat Singapura yang tentunya sangat penting untuk penyelenggaraan navigasi yang aman, pengelolaan pelabuhan, serta perlindungan lingkungan laut,” ujar Yudho.

Yudho mengungkapkan, salah satu agenda penting yang juga dibahas pada Pertemuan kali ini adalah rencana pelaksanaan ASEAN Hydrographic Survey Workshop, yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta Indonesia pada bulan September tahun 2023 dan akan dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan.

Oleh karenanya, Yudho berharap pertemuan ini dapat memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan jalan ke depan untuk survei hidrografi bersama ini.

“Saya yakin kerja sama kita akan menghasilkan manfaat yang nyata bagi keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Singapura,” tutup Yudho.