TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI dan Polri dalam menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas namun terukur terhadap gerakan separatis kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan. 

Hal ini disebabkan, para korban berjatuhan kini bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, tetapi juga dari aparat TNI dan Polri.

Selain itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengkategorikan KKB Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.

“Sikap dan keputusan yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” ungkap Bamsoet, dikutip dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu (29/4/2023). 

Ketua DPR RI ke - 20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain pengerahan pasukan dan tindakan tegas, penting juga bagi pemerintah untuk terus membangun dialog dengan pemerintah daerah serta para tokoh adat, tokoh suku, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak. 

Selain itu, ia menambahkan, pengerahan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai.

"Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, pasca penyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang menyebabkan lima prajurit TNI gugur,” jelas Bamsoet. 

“Masyarakat Papua tak perlu khawatir terhadap status Siaga Tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan baik prajurit maupun rakyat," tambah Bamsoet.

Menjelang pertengahan tahun 2023, Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua. 

Salah satu contoh yang terjadi pada awal Februari 2023 lalu. Pada saat itu terjadi kerusuhan di Wamena yang dilatari dugaan penculikan anak. 

“Akibatnya, 12 orang meninggal dunia, 18 personel dari TNI-Polri dan 32 orang warga sipil terluka. Tak hanya itu, Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen, sejak 7 Februari 2023 hingga kini masih disandera oleh Kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya,” jelasnya. 

Selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan separatis KKB, kata dia, upaya dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. 

Mengingat pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ’jiwa’ manusia Papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua. 

"Menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan. Bukan lagi semata menjadi jargon ataupun angan-angan. Masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki. Sehingga mereka bisa tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tak lagi harus berhadapan dengan KKB ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya," pungkas Bamsoet.