TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, eskalasi penyebaran hoaks dalam kehidupan sosial masyarakat harus segera dicegah. Hal itu dilakukan demi keberlangsungan proses pembangunan nasional yang lebih demokratis. 

"Tak bisa dipungkiri menjelang tahun politik banyak informasi salah yang menggiring opini publik demi tujuan yang diinginkan kelompok tertentu," ungkap Lestari dalam keterangan persnya, Kamis (25/5/2023). 

Hal itu diungkapkan Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada acara diskusi dalam jaringan (daring) dengan mengusung tema “Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/5/2023). 

Adapun diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfi Assyaukanie, Ph.D itu turut dihadiri oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si, Pakar Komunikasi Politik dan Dosen Komunikasi Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si, dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini sebagai narasumber. 

Selain itu hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan CEO Tempo Digital Wahyu Dhyatmika sebagai penanggap. 

Lestari menjelaskan, Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan bahwa sejak awal 2023 telah mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik, yakni ada 664 hoaks pada triwulan I 2023. Adapun angka itu menunjukkan telah terjadi kenaikan sebesar 24 persen dari periode yang sama tahun lalu. 

“Indikasi maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks jelang pemilu ini harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini,” ujar Lestari. 

Perempuan yang akrab disapa Ririe ini mengatakan, kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini tidak diiringi dengan literasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi. 

Dengan demikian, tambahnya, menjelang tahun pemilu selalu menjadi ajang untuk penyebaran propaganda dari kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya. 

“Propaganda merupakan fenomena yang sudah ada sejak masa lalu, bahkan pada Babad Tanah Jawa yang baru terjadi pembelokan sejarah,” ucapnya. 

Menjelang pemilu, lanjut Ririe, penyebaran propaganda serupa juga terjadi dengan adanya dukungan teknologi informasi yang lebih maju. 

“Maka dari itu, kami berharap segenap anak bangsa mampu mengedepankan semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan agar transisi demokrasi melalui pemilu di negeri ini bisa berjalan dengan suasana sejuk dan damai,” harapnya.  

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Usman Kansong berpendapat bahwa disinformasi politik menyebabkan menurunnya praktik demokrasi di Indonesia. 

Ia menambahkan, menjelang pemilu disinformasi politik cenderung meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Untuk mengatasi hal itu, Usman mengungkapkan, pihaknya melakukan langkah-langkah preventif, korektif hingga represif.