TRIBUNNEWS.COM - Sebagai salah satu upaya peningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas dalam penyelenggaraan jasa transportasi laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKIP, Capaian Triwulanan, Monitoring Renaksi atas Perjanjian Kinerja, E-Performance dan E-SAKIP di Batam, Kepulauan Riau tanggal 7-9 Juni 2023.

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari amanah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)," ujar Kepala Kantor KSOP Khusus Batam M. Takwim Masuku saat membuka Bimtek SAKIP mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kamis (7/6).

Takwim mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan penilaian internal dokumen SAKIP Tingkat Unit Kerja Eselon II, III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

"Selain itu juga, sebagai alat evaluasi guna mengukur konsistensi unit kerja dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Takwim.

Lebih lanjut Takwim mengungkapan, nantinya evaluasi SAKIP ini akan dipergunakan sebagai bagian indikator penilaian atas penyelenggaraan manajemen tata kelola pemerintahan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Saya berharap seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dapat secara maksimal menyelesaikan dokumen SAKIP sebagai kewajiban dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengendalian intern di lingkungan unit kerja masing-masing," ungkapnya.

Sebagai informasi, rangkaian penyelenggaraan Bimtek SAKIP ini akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang yakni di Batam tanggal
7-9 Juni 2023, kemudian di Bandung tanggal 21-23 Juni 2023 dan di Bali tanggal
5-7 Juli 2023. Selanjutnya akan dilakukan finalisasi atau capaian penyelenggaraan SAKIP dengan adanya reward dan punishment dalam penilaianya.

Adapun peserta pada gelombang 1 ini sebanyak 100 UPT unit kerja Eselon II, III dan IV dari seluruh provinsi dengan menghadirkan narasumber dari Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku pembina SAKIP Kementerian dan Lembaga serta Pembina SAKIP Kementerian Perhubungan dalam hal ini Biro Perencanaan.