TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menuturkan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI (LKPP RI) Hendrar Prihadi telah bergabung memperkuat Pengurus Pusat Keluarga Besar FKPPI sebagai Ketua Bidang Industri dan Konstruksi. Hal ini berdasarkan keputusan Rapat Pleno 2 PP KB FKPPI pada, Kamis (6/7/23).

"Kehadiran Mas Hendrar Prihadi menjadi angin segar sekaligus memberikan motivasi tambahan bagi seluruh keluarga besar FKPPI dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Khususnya dalam memperkuat konsolidasi organisasi.” ungkap pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan persnya, Kamis. 

“Sebelum diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi pernah mendapatkan kepercayaan rakyat untuk menjabat sebagai Walikota Semarang selama dua periode tahun 2013-2015 dan 2016-2022, serta Wakil Walikota Semarang tahun 2010-2013," ujar Bamsoet. 

Hal itu diungkapkan oleh Bamsoet usai mengikuti Rapat Pleno 2 PP KB FKPPI secara virtual dari Jakarta, Kamis. 

Turut hadir dalam rapat tersebut para pengurus PP KB FKPPI, antara lain Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum sekaligus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Wakil Ketua Umum Didiet Haryadi.  

Hadir pula Wakil Ketua Umum Indra Bambang Utoyo, Sekjen Anna R. Legawati, Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Mahasiswa sekaligus Ketua Umum Generasi Muda FKPPI Sandi R. Mandela, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Mohammad Shalahuddin, Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Wenny Nasution, serta Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Fajar Iman.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam Rapat Pleno 2 PP KB FKPPI juga dibahas tentang konsolidasi organisasi. 

Dimana FKPPI telah menyelesaikan sekitar 25 Musyawarah Daerah (Musda) sekaligus mempersiapkan Musda di berbagai daerah lainnya. Selain itu, juga membahas persiapan peringatan HUT ke-45 KB FKPPI.

"Pergantian kepengurusan dalam organisasi FKPPI yang dilakukan melalui Musda tidak hanya dimaknai sebagai regenerasi dan kaderisasi secara periodik dan berkesinambungan. Namun juga harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi untuk meneruskan kerja baik dan prestasi kinerja yang telah dicapai periode kepengurusan sebelumnya, serta meningkatkan aspek aspek yang belum optimal," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, peringatan HUT ke-45 FKPPI pada September 2023 akan diorganisir oleh Generasi Muda FKPPI bersama Pengurus Wanita FKPPI. 

Menurutnya, peringatan HUT ke-45 FKPPI yang diselenggarakan menjelangnya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, akan membawa pesan bahwa Pemilu dan Pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat tidak boleh dinodai oleh politik identitas yang menyalahgunakan keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan untuk memecah belah bangsa.

"Siapapun yang berusaha merusak dan memecah belah bangsa, akan berhadapan dengan Keluarga Besar FKPPI. Mengingat komitmen kebangsaan FKPPI telah menjadi watak dan jati diri FKPPI yang turut menjaga dan setia pada Sapta Marga sebagai doktrin prajurit TNI serta Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin anggota Polri, dalam menghadapi berbagai tantangan yang mencoba memecah belah bangsa," tutupnya.