TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ikut berpartisipasi dalam Sesi ke-80 Komite Perlindungan Lingkungan Laut yang digelar di Markas Besar IMO, London, Inggris pada 3 – 8 Juli 2023.

Pertemuan ini dihadiri oleh negara-negara Anggota IMO, wakil-wakil dari badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta para pengamat Intergovernmental Organizations (IGOs), Non-Governmental Organizations (NGOs), dan sejumlah asosiasi terkait industri pelayaran dengan status konsultatif.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan yang bertindak sebagai Ketua Pengganti I Delegasi Indonesia, Capt. Antoni Arif Priadi mengungkapkan pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda utama.

Antara lain penyusunan Revisi Strategi IMO 2023 terkait Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GHG) beserta penentuan elemen upaya tindakan (measures), pencegahan polusi laut dari kapal, efisiensi energi dari kapal, amandemen sejumlah ketentuan Konvensi MARPOL, amandemen Konvensi Ballast Water Management (BWM), isu sampah plastik laut, penyusunan pedoman penggunaan biofuel sebagai bahan bakar alternatif serta perlindungan kawasan laut sensitif (PSSA).

"Dalam pertemuan ini disepakati antara lain penetapan Program Kerja MEPC dan Subsidiary Bodies untuk periode 2024-2025 penetapan jadwal MEPC 81 pada 22 – 26 April 2024," ungkap Capt. Antoni.

Capt. Antoni memaparkan melalui pembahasan dengan dinamika yang sangat intensif, MEPC 80 berhasil menyepakati Revisi Strategi IMO 2023 terkait Penurunan Emisi GHG, yang memuat visi & misi, Level Ambisi dan kumpulan upaya tindakan (basket of measures) disertai dengan alur waktu (timeline), pelaksanaan kajian dampak komprehensif (Comprehensive Impact Assessment) serta tahapan pemilihan elemen basket measures jangka menengah (mid-term).

"Tercapai kesepakatan dengan narasi penguatan upaya efisiensi energi pada kapal; penurunan intensitas karbon dari industri pelayaran pada 2040 ditargetkan diturunkan menjadi sedikitnya 40 persen pada 2030 dibandingkan angka tahun 2008; penggunaan teknologi nol atau rendah gas rumah kaca sedikitnya sebesar 5%, diupayakan 10% pada 2030; dan penurunan emisi GHG mencapai net zero pada kisaran waktu atau mendekati, pada 2050," papar Capt. Antoni.

Sementara itu, terkait penetapan economic measures, Indonesia menolak pemilihan measures yang dapat berdampak negatif pada perekonomian negara berkembang. Selain itu economic measures juga harus menjamin adanya transfer teknologi dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang dalam rangka transisi energi dan teknologi.

"Oleh karena itu kami sampaikan bahwa Indonesia tekankan pentingnya pemilihan measures yang tepat untuk menghadapi urgensi perubahan iklim. Selain itu Indonesia juga sampaikan pentingnya pengembangan penggunaan biofuel dalam transisi energi sambil mencari alternatif energi hijau lainnya," ujarnya.

Indonesia lebih lanjut tekankan aspek keselamatan pelaut (seafarer) dalam penerapan teknologi baru terkait penerapan technical measure dan pentingnya peningkatan kapasitas teknis sumber daya manusia untuk menerapkan Revisi Strategi dengan efektif.

Di Pertemuan MEPC tahun depan, elemen basket of measures serta kajian dampak komprehensif akan dibahas lebih rinci dan juga mengupas tindakan atau langkah konkrit apa saja dari perspektif teknis bahan bakar & kapal serta pendekatan ekonomi yg diperlukan untuk mereduksi emisi ini.

"Indonesia juga mendukung pelaksanaan Comprehensive Impact Assessment dan meminta agar data dan informasi yang digunakan faktual dan memperhatikan kondisi masing-masing negara," tutupnya.

Sebagai informasi, Indonesia juga mensponsori rehat kopi (coffee break) di sela-sela MEPC 80 dalam rangka kampanye pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C 2024-2025 pada tanggal 5 Juli 2023 sesi pagi hari.

Delri menyediakan jajanan tradisional Indonesia dan membagikan souvenir berupa kopi Indonesia dan kerajinan tangan tradisional Indonesia kepada pada delegasi yang hadir pada MEPC 80.

Turut hadir sebagai delegasi pada kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, Atase Perhubungan KBRI di London, Barkah Bayu Mirajaya dan Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan Dit. Perkapalan dan Kepelautan, Stephanus Risdiyanto serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait. (*)