TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka memastikan alur pelayaran yang tepat, aman, dan efisien, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kensvigasian akan segera menetapkan alur pelayaran masuk Pelabuhan Kelapis/Malinau. Hal ini disampaikan oleh Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro ketika membuka FGD Rencana Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kelapis/Malinau, di Hotel Harris Bekasi, pada Selasa (29/8/2023).

Capt. Budi mengatakan dalam konteks pengembangan sektor maritim dan perdagangan, penetapan alur pelayaran menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dengan cermat. Oleh karena itu, FGD ini menjadi wadah yang sangat tepat bagi semua pihak untuk membahas potensi, tantangan, serta solusi terbaik dalam merancang alur pelayaran yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

"FGD ini juga memberikan kesempatan kepada para ahli, pemangku kepentingan, dan pakar maritim untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai rencana penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan Kelapis/Malinau, sehingga diskusi yang dilakukan hari ini akan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan yang akan memengaruhi masa depan pelabuhan ini,” jelas Capt. Budi

Baca juga: Kemenhub Gelar FGD untuk Menetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Waingapu

Capt. Budi juga berharap agar diskusi FGD ini dapat berjalan dengan penuh kerja sama, saling mendengarkan, dan menghormati pendapat setiap individu yang hadir serta fokus pada tujuan bersama, yaitu mengoptimalkan alur pelayaran masuk pelabuhan Kelapis/Malinau agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan perkembangan wilayah.

Lebih jauh Capt. Budi mengatakan, sejatinya penataan alur-pelayaran masuk pelabuhan Kelapis/Malinau sudah selayaknya dilaksanakan untuk segera ditetapkan agar memperoleh alur pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan keselamatan dan kelancaran bernavigasi serta melindungi kelestarian lingkungan maritim.

“Kondisi ini sesuai dengan amanat undang-undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan koridor alur-pelayaran, menetapkan sistem rute, menetapkan tata cara berlalu lintas dan menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya,” ujar Capt. Budi.

Maka itu, peningkatan daya saing pelabuhan yang berkelanjutan serta perencanaan yang cermat dan pengaturan alur pelayaran yang tepat, aman, dan efisien menjadi hal yang dibutuhkan oleh Pelabuhan Kelapis/Malinau.

Pelabuhan Kelapis/Malinau sendiri dikenal sebagai pintu gerbang utama transportasi laut dalam menyuplai komoditas perdagangan antar daerah dan melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, bongkar muat barang dan turun naik penumpang dengan komoditi utama yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, lada, dan lainnya.

Kapal-kapal yang menuju pelabuhan Kelapis/Malinau harus melintasi sungai sesayap sehingga penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan Kelapis/Malinau sepanjang 80 (delapan puluh) Nm bukanlah sekadar tugas teknis semata, tetapi juga merupakan langkah menuju kedaulatan maritim yang tangguh.

“Alur pelayaran yang tepat dan efektif akan memberikan manfaat besar, baik bagi para pelaut yang melintasi perairan maupun bagi seluruh komunitas yang bergantung pada aktivitas Pelabuhan," kata Capt. Budi.

Dengan pengaturan alur pelayaran yang baik, maka melihat  efisiensi distribusi barang dan jasa, pengurangan biaya logistik, serta peluang baru bagi sektor pariwisata dan industri lainnya pun akan dapat ditingkatkan.

“Lebih dari itu, alur pelayaran yang aman dan selamat akan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan laut kita, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem maritim,” ujar Capt. Budi.

Baca juga: Kemenhub Gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran di Bau-Bau, Disambut Antusiasme Tinggi Masyarakat

Lebih lanjut Capt. Budi mengatakan alur pelayaran harus ditetapkan dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran. Alur-pelayaran juga perlu dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan melalui maklumat pelayaran maupun berita pelaut indonesia.

”Melalui kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, kita harus memastikan bahwa penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat menghadapi tantangan masa depan yang harus dihadapi. Penetapan alur pelayaran hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju peningkatan kesejahteraan dan kemajuan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menetapkan sebanyak 636 Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Dari data pada Direktorat Kenavigasian, sampai saat ini proses penyusunan dan penetapan alur pelayaran di seluruh perairan Indonesia sudah mencapai 127 Keputusan Menteri Perhubungan.

Kegiatan FGD Penetapan Alur Masuk Pelabuhan ini merupakan tahapan mekanisme dalam rangka menyempurnakan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kelapis/Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

“Pemerintah berharap dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan yang baru tersebut, nantinya ketertiban, kelancaran serta keselamatan lalu-lintas pelayaran khususnya di Perairan Pelabuhan Kelapis/Malinau akan tetap terjaga,” kata Capt. Budi.

FGD kali ini menghadirkan para narasumber dari Distrik Navigasi navigasi tipe A kelas III Tarakan,, terkait Survey hidro-oceanografi dalam rangka rencana penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan Kelapis/Malinau, Direktorat Kepelabuhanan, terkait dukungan data dan informasi rencana pengembangan pelabuhan Kelapis/Malinau, Pushidrosal terkait pentingnya penggambaran alur-pelayaran masuk pelabuhan Kelapis/Malinau pada Peta Laut Indonesia, dan Direktorat Kenavigasian terkait proses penetapan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di alur-pelayaran masuk pelabuhan Kelapis/Malinau.

Adapun para peserta FGD berasal perwakilan dari Pushidrosal, Kemenko Marves, KKP, BIG, perwakilan dari Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Kepala Distrik Navigasi Type A Kelas III Tarakan, Kantor KSOP Kelas II Tarakan, Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Utara, perwakilan Distrik Navigasi di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.(*)

Baca juga: Tingkatkan Pariwisata dan Ekonomi, Kemenhub Susun Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Balohan