TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam institusi sosial dapat dimulai dari elemen terkecil seperti keluarga dan komunitas. Dari institusi itu, perempuan diharapkan mampu membawa kebaruan dalam penentuan arah dan kebijakan untuk memenuhi hak dasar setiap warga negara. 

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan bertema Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di Kawasan Asia Tenggara, di depan para anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani), di sela kunjungan peserta ASEAN Confederation Of Woman's Organization (ACWO) Forum di Gedung Nusantara 4, Kompleks DPR/MPR Jakarta, Rabu (25/10).

"Perempuan harus mampu mengambil peran di berbagai bidang, karena sejatinya perempuan itu adalah tiang negara," kata Lestari.

Menurut Lestari, perempuan yang sehat dan tangguh akan mampu mewujudkan keluarga sejahtera yang pada akhirnya membentuk negara yang kuat.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Infrastruktur dan Layanan Berkualitas Dukung Pariwisata Berkelanjutan

Apalagi, sejarah mencatat bahwa dalam bidang politik, perempuan di kawasan ASEAN memiliki rekam kepemimpinan eksekutif yang menggerakkan perubahan. Misalnya, Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-5 Indonesia, Corazon Aquino pernah menjabat sebagai Presiden kesebelas, dan Gloria Macapagal-Arroyo sebagai Presiden keempatbelas Filipina.

Selain itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, perempuan ASEAN juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat di era berkembangnya teknologi informasi saat ini.

Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menegaskan, dalam sejarah Indonesia, perempuan berperan penting dalam upaya menciptakan perdamaian, mempertahankan keamanan melalui bidang-bidang yang digeluti.

Peran tersebut dibuktikan melalui eksistensi para sultana di Aceh dan para ratu di Jawa di masa kerajaan Nusantara, meneguhkan bahwa perempuan mampu memberi kebaruan dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Butuh Langkah Nyata untuk Jawab Tantangan Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan

Dalam lingkup kawasan, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, bahkan pada 2017, Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN diterbitkan untuk menegaskan kembali komitmen bersama terhadap agenda Women, Peace and Security (WPS)

Meski perempuan berperan signifikan, dalam beberapa bidang utama kehidupan sosial kemasyarakatan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perempuan saat ini terkait polemik afirmasi dan partisipasi politik serta kesetaraan, konflik pemilihan umum, perlindungan bagi pembela HAM perempuan, serta perlindungan bagi perempuan adat.

Menyelisik situasi dalam negeri, tambah Rerie, perempuan sebagai tiang keluarga mesti menempatkan setiap tantangan dan keseluruhan konteks peristiwa dalam bingkai konsensus kebangsaan.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Kemudahan Akses Pendidikan Harus Konsisten Diwujudkan

Konsensus Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, menjamin pemenuhan hak-hak dasar manusia dengan kewajiban yang melekat dalam nafas kesetaraan dan perlindungan secara menyeluruh.

Rerie menambahkan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi kehidupan berbangsa mengedepankan intisari gotong-royong dalam rangka perwujudan kapabilitas manusia berbasis spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, dialog dan keadilan.(*)