TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membagikan Motor Patroli Partai dan meresmikan Posko Bersama Bambang Soesatyo di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Kamis (16/11/2023).

Adapun bantuan yang diserahkan Bamsoet adalah enam unit sepeda motor Patroli Partai untuk DPD Partai Golkar Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara guna menunjang aktivitas pergerakan Partai Golkar.

Diketahui, sebelumnya Bamsoet telah memberikan bantuan 12 unit mobil yang terdiri dari 3 unit ambulance, 3 unit Hilux, 3 unit Avanza, dan 3 unit Grand Max, serta 64 unit sepeda motor kepada para Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar di Dapil VII Jateng.

"Ambulance dan Hilux bisa digunakan untuk Tim Rescue Partai Golkar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan ketika sakit atau tertimpa musibah. Sementara Avanza, Grand Max, dan sepeda motor, bisa digunakan untuk mempermudah gerak kader Partai Golkar dalam melakukan mobilisasi guna memperkuat konsolidasi partai di daerahnya masing-masing, menjelang Pemilu 2024," tutur Bamsoet.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Halimah Nurhayati, Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Kebumen serta para fungsionaris Partai Golkar.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan penyelenggaran Pemilu Serentak yang akan bergulir dalam waktu kurang dari 100 hari lagi, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

"Karenanya, seluruh elemen bangsa harus mampu membangun komitmen kolektif untuk mewujudkan suasana kondusif dan iklim politik yang menyejukkan. Esensi dari kontestasi politik adalah memenangkan hati rakyat, sehingga apa pun hasilnya harus bermuara pada kepentingan rakyat, dan bukan justru menempatkan rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan," kata Bamsoet.

Lebih lagi Bamsoet menegaskan, Pemilu tidak boleh menimbulkan residu konflik di tengah masyarakat. Pemilu juga tidak semestinya dimaknai semata-mata sebagai implementasi demokrasi prosedural.

"Akibatnya hanya akan membuat kita terjebak pada demokrasi angka-angka. Proses demokrasi lebih lebih banyak diwarnai dengan politik transaksional dan menjadi abai untuk memaknai demokrasi secara substansial," jelasnya. (*)