Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal berharap siapa pun yang memimpin Indonesia kelak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan sejumlah koreksi pada kebijakan yang sudah berjalan.

Oleh karena itu, diperlukan kekuatan penyeimbang di parlemen dalam proses perbaikan kebijakan yang diperlukan.

Faisal menilai tantangan pemerintahan mendatang adalah terkait akselerasi ekonomi, pemerataan ekonomi dan perbaikan kebijakan fiskal.

Upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, tegas dia, harus melalui kebijakan yang tidak business as usual.

Ketika kondisi ekosistem perekonomian global dan nasional saat ini kurang mendukung, tambah Faisal, menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tantangan yang tidak mudah.

Mengacu pada pengalaman di masa lalu, ungkap Faisal, biasanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai Indonesia selalu dibantu oleh booming kenaikan harga komoditas.

Faisal berpendapat perlunya kewaspadaan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, seperti Tiongkok yang melambat. Kondisi tersebut menyebabkan surplus perdagangan yang dinikmati Indonesia saat ini terus tergerus.

Faisal menilai kebijakan hilirisasi yang diinisiasi pemerintah saat ini akan mendorong perkembangan industri manufaktur di tanah air. Meski begitu, dia mengingatkan, penerapan hilirisasi di sejumlah sektor harus diperhatikan dengan serius aspek lingkungan, sosial dan tata kelolanya.

Kepala Ekonom PT. Bank Central Asia, David Sumual mengungkapkan pergerakan pasar dunia saat ini menunggu The Fed menurunkan suku bunga.

Bahkan, ujar David, di negara-negara yang fundamental ekonominya lemah saat ini sudah terdampak sejumlah kebijakan yang diambil oleh The Fed, sehingga perlu dicermati kebijakan yang akan diambil bank sentral AS itu.

David berpendapat nilai tukar rupiah saat ini relatif menguat karena ada aliran dana asing yang masuk pasar modal. Para investor itu masuk, jelas dia, karena mereka menilai fundamental ekonomi dan inflasi Indonesia masih baik.

Ia turut mengingatkan potensi melemahnya nilai tukar rupiah yang disebabkan cenderung melambatnya perekonomian di Tiongkok.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Netralitas Penyelenggara Pemilu Harus Dijamin

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rofikoh Rokhim mengungkapkan pascapemilu di Indonesia berlangsung dengan biasa saja.

Menurut Rofikoh, salah satu peristiwa yang di luar perkiraan terjadi pada 1997-1998, ketika pemerintahan Soeharto jatuh.